SIJUNJUNG, METRO – Pemkab Sijunjung bekerjasama dengan KKI Warsi dalam program integrasi perhutanan sosial untuk nagari. Pertemuan itu dilaksanakan guna menyelaraskan rencana integrasi perhutanan sosial dengan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Sijunjung.
Fasilitator Pendamping KKI Warsi, Yudi Fernandes mengatakan, inisiatif membangun integrasi perhutanan sosial dengan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Sijunjung sudah dimulai sejak Maret lalu, ketika diadakan pertemuan 6 Nagari di Kecamatan Sumpur Kudus yaitu Nagari Sumpur Kudus, Unggan, Tanjung Bonai Aua (TBA), Mangganti, Tanjung Lobuah dan Silantai.
“Keenam nagari ini sepakat untuk melakukan pengelolaan bersama satu hamparan kawasan hutan nagari dengan luas 10.911 Ha. Kemudian inisiatif tersebut didorong ke level Kecamatan untuk mengikat kesepakatan pengelolaan bersama satu hamparan kawasan hutan nagari kedalam peraturan bersama Wali Nagari,” tutur Yudi.
Mengingat terbukanya peluang integrasi Perhutanan Sosial dengan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sijunjung membuka langkah awal agar dilakukannya sinkronisasi antara Perhutanan Sosial dengan kebijakan Pembangunan Pemerintah Sijunjung, yang memiliki prioritas untuk mengembangkan Geopark Silokek.
Inisiatif ini kemudian dikuatkan dengan hasil analisis Spesialis GIS (Geographical Information System) KKI Warsi, Ahmad Salim Ridwan yang menemukan bahwa, ada 10 unit LPHN dan 1 HTR serta 4 nagari tengah proses usulan yang berada di kawasan geopark, dengan total luas kawasan perhutanan sosial mencapai 23.446 Ha. Sementara itu luas total 4 hutan nagari yang dalam proses pengusulan mencapai 11.294 Ha. Artinya, lebih dari 79 persen kawasan perhutanan sosial Sijunjung (22 unit) berada di kawasan Geopark Silokek.
Sementara itu, dalam Pemaparannya, KPHL Sijunjung yang diwakili oleh Febri Syahli menyebutkan bahwa 54 persen wilayah administrasi Kabupaten Sijunjung merupakan kawasan hutan dengan 29.273 Ha. Di antaranya telah memperoleh izin perhutanan sosial. Total ada 22 lembaga pengelola perhutanan sosial di Kabupaten Sijunjung yang dibagi kedalam beberapa skema perhutanan sosial, yaitu hutan nagari, hutan tanaman rakyat dan hutan kemasyarakatan.
Dalam perkembanganya perhutanan sosial memiliki tantangan seperti kesesuaian rencana pengelolaan perhutanan sosial dengan rencana pembangunan lainnya, sinergitas antar lembaga dalam lingkup nagari.
Terkait hal ini, Bappeda menyampaikan, dalam prioritas pembangunan di Sijunjung, diantaranya sejalan dengan perhutanan sosial seperti, pembangunan ekonomi yang berdaya saing, pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi yang didukung infrastruktur, membangun ketahanan pangan.
Kepala Bappeda, Benny Dwifa Yuswir melalui perwakilan Joni Antonius menyampaikan, jika melihat luas hutan yang telah diberikan hak kelola perhutanan soscial. Maka, sudah lebih dari separuh wilayah Kabupaten Sijunjung bisa disentuh pembangunan dan salah satu prioritas pembangunan Sijunjung saat ini adalah pengembangan wisata Geopark Ranah Minang Silokek yang beririsan dengan kawasan hutan, terutama kawasan perhutanan sosial. (ndo)
