BUKITTINGGI, METRO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bukittinggi, menggelar evaluasi sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu tahun 2019, di Balai Sidang Hatta, Kamis (10/10). Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan bagi KPU untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak 2020.
Kasubag Teknis dan Humas Sekretariat KPU Bukittinggi, Beni Mustika, menjelaskan, evaluasi sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu tahun 2019 ini, dilaksanakan dengan tujuan menginventarisir segala permasalahan sosialisasi pemilih selama tahapan Pemilu 2019 lalu.
“Evaluasi diikuti Komisioner KPU Bukittinggi, Sekretariat KPU, Kesbangpol, KIPP, perwakilan Intel Polres, perwakilan Kodim 0304 Agam, perwakilan media massa, tokoh masyarakat, mantan penyelenggara pemilu, seperti mantan PPK, PPS, Relawan Demokrasi dan sejumlah undangan lainnya,” kata Beni.
Sementara itu, Ketua KPU Bukittinggi Benny Aziz mengatakan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 telah selesai dilaksanakan dengan baik. Beberapa permasalahan yang timbul, dapat diselesaikan dengan baik.
“Alhamdulillah, berkat kerjasama seluruh pihak, pelaksanaan pemilu 2019 dapat digelar dengan baik. Segala persoalan pun bisa diselesaikan, sengketa yang diajukan juga tidak dikabulkan MK, yang menjadi bukti bahwa apa yang dilaksanakan sudah sesuai aturan. Selain itu, target partisipasi pemilih yang ditetapkan pusat sebesar 77,5% tercapai, bahkan kita di Bukittinggi mencapai 79%, jauh meningkat dari pemilu tahun 2014 lalu,” ujar Benny.
Setelah pelaksanaan pemilu, lanjut Ketua KPU, sesuai aturannya, tentu harus ada evaluasi, khususnya untuk tahapan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Ini dilakukan agar pada pemilu serentak 2020 mendatang, partisipasi pemilih dapat meningkat lagi dan pelaksanaan pemilu dapat lebih dimaksimalkan.
“Penguatan lembaga akan terus diperkuat untuk melaksanakan pemilu 2020 mendatang. Pendidikan pemilih akan terus dilaksanakan, agar seluruh masyarakat pemilih dan calon pemilih, mengetahui tata cara dan teknis pemilihan umum,” ungkapnya.
Benny menegaskan, kegiatan ini menjadi salah satu upaya KPU merangkum dan menginventarisir permasalahan yang menghambat partisipasi pemilih.
“Hasil evaluasi ini akan disampaikan kepada KPU provinsi dan KPU pusat sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan pemilu ke arah yang lebih baik dan lebih maksimal,” jelasnya. (u)
