PESSEL, METRO – Puluhan mahasiswa tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Pesisir Selatan, melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Pesisir Selatan, Kamis (3/10).
Mereka datang beramai-ramai untuk menyampaikan beberapa tuntutan, salah satunya mendesak Bupati terkait kelanjutan pembangunan RSUD M.Zein Painan yang saat ini terbengkalai.
Aksi damai dimulai dari halaman Taman Spora, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan. Massa kemudian melanjutkan longmarch menuju kantor Bupati Pesisir Selatan, dengan pengawalan dari jajaran Polres Pesisir. Di depan kantor Bupati Pessel, mereka berorasi menyampaikan tuntutannya.
Koordinator lapangan, Hardiansyah Kurniawan mengatakan, beberapa hal menjadi tuntutan mahasiswa, menolak Revisi KUHP dan KPK, Meminta ketegasan dari Pemerintah Daerah yaitu Bupati Pessel terkait kelanjutan pembangunan RSUD M. Zein Painan.
“Kita juga meminta keseriusan Pemkab Pessel dalam menangani warga Pessel menjadi korban kerusuhan Wamena, serta meminta DPRD Pessel untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan RSUD. M.Zein Painan, dimana pembangunan sampai saat ini tidak jelas,” ungkap Hardiansyah.
Dikatakan Hardiansyah, pembangunan RSUD. M.Zein Painan ini adalah memakai APBD Daerah, untuk menutupi hutang – hutang pinjaman ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Pemkab Pessel memakai pajak daerah. Dan, pajak itu diambil dari masyarakat Pessel.
“ DPRD Pessel harus ikut bertanggung jawab dalam pembangunan RSUD. M.Zein Painan, karena anggaran disahkan melalui DPRD, Pengawasan harus dilakukan,” katanya.
Selain persoalan rumah sakit, mahasiwa menilai pemerintahan juga memiliki banyak persoalan lainnya. Setidaknya hal itu harus menjadi evaluasi dan bisa berbenah menjadi lebih baik.
“Bukan saya katakan tidak bersinergi, tapi masih ada hubungan yang tidak saling jelas. Kenapa, karena banyak masalah hari ini, apalagi terkait RSUD. M.Zein Painan yang sampai saat ini tidak ada kejelasan,” tutupnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Erizon dan beberapa anggota DPRD Pessel menemui massa mengatakan, sejauh ini ia belum menerima hasil dari BPKP, jika nantinya hasil dari BPKP diterima dan menyatakan layak dilanjutkan maka akan dilanjutkan, jika tidak layak maka pembangunan rumah sakit harus dihentikan.
“Dalam minggu ini, hasil audit BPKP ini keluar, hari ini Bupati Pessel Hendrajoni sedang tidak berada di kantor, dan orasi ini kita akan sampaikan sama Bupati,” ungkap Erizon. (rio)
