SAWAHAN, METRO – Rencana pengoperasian Trans Padang di Koridor IV, membuat Aliansi Pengusaha Angkot (APAK) Kota Padang, angkat bicara. Ketua APAK Padang Fauzen, meminta Dishub mengkaji ulang rencana tersebut. Sebab, dia menilai pengoperasian Trans Padang di sepanjang By-pass dua jalur dapat mengancam rezeki pengusaha angkot.
“Menurut saya, ada sekitar 80 unit angkot yang tergabung dalam APAK Padang yang dimatikan kalau seandainya Trans Padang di Koridor IV dari Teluk Bayur sampai Anakaia itu dioperasikan. Belum lagi pengusaha angkot-angkotnya yang belum tergabung dalam aliansi,” kata Fauzen.
Soal kisruh angkot terhadap Trans Padang, Fauzen mengaku pihaknya telah menyurati Wali Kota Padang.
Namun hingga kini, kata dia, belum ada dilakukan musyawarah. Dia pun mengaku tidak ingin berpolemik dengan bus Trans Padang. Hanya saja yang ditolak adalah mengenai sistemnya.
“Kami sudah surati wali kota bagaimana bagusnya angkot-angot ini, tapi sampai kini musyawarah itu tidak pernah terjadi. Kami sebenarnya tidak masalah dengan Trans Padang, tapi yang kami tolak itu sistemnya, yang pada akhirnya merugikan rakyat kecil seperti kami,” ungkap Fauzen.
Fauzen juga mengaku, sebenarnya pengusaha angkot siap jika ada wacana penggantian unit angkot dengan kendaraan transportasi lain, atau dilakukan peremajaan terhadap angkot-angkot yang beroperasi saat ini. Namun, wacana tersebut selama ini hanya sebatas wacana semu.
“Karena pada nyatanya pemerintah tidak pernah membawa pengusaha angkot untuk bermusyawarah,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Rabu (3/10), Kepala Dishub Kota Padang Dian Fakri mengungkapkan rencana pengoperasian bus Trans Padang pada Koridor IV terpaksa diundur pada tahun mendatang. Pasalnya, kebutuhan halte di jalur tersebut masih sangat minim.
Halte yang saat ini sedang dibangun dengan anggaran Rp400 juta hanya bisa membangun sebanyak 34 halte. Saat ini ada beberapa pihak yang mau ikut membantu bangun halte melalui dana CSR. pihak tersebut diantaranya Pelindo, PLN, dan beberapa pihak yang sudah menyetujui.
Duduk Bersama
Sementara itu, DPRD Kota Padang terus mendorong agar pengoperasian Trans Padang pada Koridor IV Teluk Bayur-Anakaia bisa tetap terlaksana tanpa ada penundaan jangka panjang. Wakil rakyat ini segera melakukan pertemuan dengan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk membahas kendala pengoperasian halte tersebut.
“Kita coba bicarakan dengan Dishub masalah anggaran halte koridor IV ini,” kata Anggota Komisi III (Pembangunan), Asrizal, Kamis (3/10).
Hal serupa juga disampaikan Ketua Komisi III Oesman Ayub. Dia membeberkan akan duduk bersama dengan Dishub membahas Rencana Kerja (Renja) pembangunan daerah. Tujuannya, agar kinerja OPD terkait lebih terarah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
“Kalau tidak besok (hari ini, red) atau Sabtu, antara Komisi III dan Dishub membahasan renja. Setelah pertemuan nanti akan kita informasikan lebih detail,” kata Politis Partai NasDem itu.
Saat pembahasan renja, Komisi III akan menggali informasi terkait persoalan pengoperasian Trans Padang di Koridor IV. Apakah hal tersebut masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Artinya, ini skala prioritas. Jika tidak termasuk dalam RPJMD-, kita pertanyakan itu. Berarti Dishub kerja tidak pakai konsep,” tandas anggota DPRD Dapil Padang V (Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Nanggalo) itu. (mil)
