SAWAHAN, METRO – Minimnya realisasi serapan anggaran pada sejumlah OPD Kota Padang, seperti, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), membuat naik pitam para wakil rakyat.
Tidak sedikit yang meminta kepala OPD bermasalah itu digeser dari jabatannya. Anggota DPRD Helmi Moesim, berharap agar penyerapan anggaran di penghujung tahun setiap OPD dapat segera dimaksimalkan. Jika tidak, Helmi meminta Wali wako mencopot kepala dinas yang tidak berpotensi itu.
“Besok kalau tidak juga naik (serapan anggaran), saya minta digeser kepala dinas yang tidak berpotensi itu,” kata Helmi Moesim.
Anggota Komisi III bidang Pembangunan ini mengkritik terhadap serapan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terkhususnya Dishub. Bahwa, target mereka Rp29 miliar akan tetapi saat pembahasan APBD Perubahan antara komisi dengan mitra kerja banyak disoroti serapan anggarannya hingga September 2019 masih mencapai 29 persen.
“Pada pembahasan Komisi III dengan Dinas Perhubungan, antara komisi dan Banggar dengan tim TAPD, banyak disentil serapan anggaran mereka sampai September ini masih 29 persen dari targetnya Rp29 miliar. Artinya, ini sangat jauh,” beber pria yang akrab ditegur Bang Ay itu.
Politisi dari Partai Berkarya ini merasa kecewa. OPD terkait harus didorong agar realisasi serapan anggaran tersebut perlu ditingkatkan. Jika PAD tidak maksimal dan tidak sesuai dengan target, menurut dia, akan berdampak pada pembangunan.
Sejalan dengan hal tersebut, Helmi menuturkan, Dinas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan salah satu koordinator terhadap PAD. Bahkan, kata dia, kepada dinas terkait yang penghasil PAD telah ada penandatangan pakta integritas menuju terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
“Wako bukan tidak mengantisipasi. Buktinya, wako bersama dinas terkait telah menandatangani pakta integritas masing-masing. Salah satunya menyangkut ke kinerja OPD,” ucap Helmi.
Pembangunan RSUD
Selain itu, ia juga mengkritisi Rencana Kerja, Anggaran Pendapatan dan Biaya (RKAPB) perihal pembagunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang karena ada teralokasi dana sekitar Rp27 miliar. Namun hingga kini dana tersebut tidak bisa direalisasikan lantaran gagal tender pihak ketiga.
“Dana tersebut tidak terealisasikan karena ada gagal tender pihak ketiga tidak bisa menawar, tiga kali gagalnya. Tentu ini menjadi perhatian khusus,” kata Helmi.
Dijelaskan, salah satu spirit wakil rakyat mengalokasi dana tersebut agar warga Kota Padang dapat merasakan pelayanan kesehatan yang maksimal, khususnya di rumah sakit yang digadang-gadangkan menjadi icon kebanggaan bagi Kota Padang.
“Ternyata dengan gagal tender (RSUD, red) tidak bisa dibuka pelayanannya tahun ini. Itu ruang inap VIP. Jadi uangnya harus dikembalikan, bukan pihak RSUD tidak berupaya, tapi kedepan jangan terjadi lagi hal serupa,” pinta Helmi.
Selain Helmi, Anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Edmon juga mengkritisi penyerapan PAD hingga September 2019 masih rendah. Ironisnya, jika diurutkan berdasarkan OPD, serapan terendah justru pada instansi Dinas Kominfo.
Hingga September 2019 anggaran yang berhasil diserap oleh Dinas Kominfo hanya 12 persen. Kemudian, Dishub baru terserap hanya 29 persen. Parahnya lagi Dinas PUPR hanya 27 persen.
“Rendahnya realisasi atau pencapaian kegiatan mau tidak mau akan mengurangi volume kegiatan Pemko,” kata Edmon.
Khusus Dishub Padang terkait dengan pendapatan retribusi parkir, Anggota Komisi II memandang, dari nilai kontrak dengan pihak ketiga. Perlu dilakukan peninjauan ulang kesepakatan kontraknya terhadap seluruh tempat parkir. Karena, nilai kontraknya sangat rendah dibandingkan potensinya.
Tak hanya itu, Fraksi PKS juga mengkritisi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mengalami kenaikan luar biasa hingga lebih dari 500 persen. Akibatnya berimbas pada kenaikan BPHTB (Pajak Pembeli) dan PPh (Pajak Penghasilan). Sehingga hal tersebut sangat memberatkan warga. (mil)
Helmi: Copot Pejabat tak Berpotensi!
