PADANG, METRO – Penolakan revisi Undang-undang (UU) KPK memantik reaksi mahasiswa di Sumatera Barat. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi mengepung kantor Gubernur Sumatera Barat, Selasa (24/9).
Mahasiswa yang melakukan orasi sejak siang merasa kecewa karena Irwan Prayitno, Gubernur Sumbar, tidak juga bertemu dengan para demonstran. Akhirnya, pada pukul 18.00 WIB, aksi sempat rusuh.
Aksi dorong mendorong dengan petugas pengamanan tak terelakkan. Mahasiswa yang memaksa masuk ke dalam kantor Gubernur disemprot dengan menggunakan dua unit mobil water canon. Meski demikian, sebagaian mahasiswa tetap berhasil masuk hingga ke lantai empat.
Awalnya, mahasiswa berkumpul di depan Bank Indonesia sekitar pukul 14.00 WIB dan melakukan longmarch ke kantor Gubernur Sumbar dengan mengenakan almamater kampus masing-masing. Mereka juga membawa sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan, mulai penolakan Revisi UU KPK, RUU KUHP, RUU PKS, dampak dari Karhutla dan lainnya.
Sebelum melakukan aksinya, di depan kantor Gubernur, mediator Polwan Polresta Padang memperingati peserta aksi agar melakukan aksinya dengan aman, damai dan tertib.
Mahasiswa ingin bertemu dengan gubernur. Mereka terlihat menunjuk ke arah gedung kantor Gubernur Sumbar sembari meneriakan kata-kata ‘pengecut’ kepada Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, yang tidak kunjung datang menemui mereka.
Selain itu, mereka juga meneriakan yel-yel serta nyanyian yang menjadi ciri khas setiap mahasiswa melakukan aksinya seperti “Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia! Hidup Perempuan Indonesia!
Sekitar pukul 15.30 WIB, aksi sempat di hentikan lebih kurang 30 menit. Peserta aksi melaksanakan shalat Ashar secara berjamaah di halaman kantor Gubernur. Sekitar pukul 16.00 WIB aksi kembali dilakukan dengan meneriakan yel-yel dan nyanyian-nyanyian.
Beberapa perwakilan dari Presma melakukan mediasi dengan pihak pemerintah provinsi Sumbar diwakili oleh kepala Kesbangpol Sumbar Naswir selama kurang lebih satu jam.
Dalam proses mediasi tersebut, perwakilan mahasiswa menanyakan di mana keberadaan Gubernur. Kenapa setiap mahasiswa melakukan aksi, Gubernur tidak pernah hadir menemui mereka secara langsung.
Selain itu, dalam proses mediasi tersebut mahasiswa juga menyampaikan beberapa tuntutannya secara tertulis yang di beri materai dan di tanda tangani oleh Kepala Kesbangpol Sumbar Naswir sebagai perwakilan gubernur dan meminta tuntutan tersebut disampaikan kepada gubernur untuk ditanggapi dalam waktu dua hari ke depan.
Koordinator lapangan, Agung Deni Pratama mengatakan, diantara tuntutan tersebut, terfokus kepada momentum peringatan hari nasional yang jatuh setiap tanggal 24 September, menuntut pemerintah berhenti melakukan impor komoditas pertanian dan peternakan, meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan, memperluas lahan pertanian dan memastikan kepemilikan lahan 2 ha per petani serta menjaga stabilitas harga ditingkat petani dam konsumen, serta menindak oknum pedagang yang melakukam permainan harga.
Selain itu, mahasiswa juga menunut pemerintah provinsi agar menyampaikan kepada pemerintah pusat terkait permasalahan Karhutla di Indonesia dan menangkap oknum-oknum yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan.
Mahasiswa juga meminta pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur Sumatera Barat, agar dapat menyelesaikan permasalahan kabut asap dampak dari Karhutla yang berdampak terhadap bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan lainnya.
“Pengelolaan barang agraria tak berkeadilan, petani terus dimarginalkan dan di diskriminalisasikan. Kondisi bangsa, makin tidak baik-baik saja dengan berbagai macam agenda pengesahan RUU yang bermasalah. Pengesahan UU yang bermasalah, hingga reforma agraria yang sekedar bagi-bagi sertifikat,”ujar Agung Deni Pratama.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Sumbar Naswir setelah menandatangi tuntutan tersebut berjanji akan menyampaikan kepada Gubernur Sumbar secepatnya.
“Kami berjanji akan menyampaikannya dalam waktu sesingkat-singkatnya agar bisa di terima oleh Bapak Gubernur,”ujar Naswir.
Setelah menyampaikan semua tuntutan dan di terima oleh perwakilan gubernur, sekitar pukul 18.00 WIB massa akhirnya menerimanya dengan catatan dalam waktu dua hari tuntutan mereka harus di tanggapi.
Namun disaat aksi di rasa akan berakhir damai, mobil water canon milik Polresta Padang harus bekerja untuk mengurai massa yang hendak masuk ke kantor Gubernur. Bahkan aksi saling dorong dengan pihak kepolisian yang berjaga di depan pintu masuk gedung harus terjadi.
Karena jumlah petugas pengamanan kalah dengan mahasiswa, akhirnya sebagian mahasiswa berhasil masuk ke dalam gedung dan menyegel beberapa ruangan. Setelah melakukan penyegelan, mereka kembali turun dan berkumpul kembali di halaman kantor Gubernur dan menyanyikan lagu kebangsaan yang selanjutnya membubarkan diri.(r)
