TANAHDATAR, METRO – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui tim Pembina Pelayanan Publik telah melakukan pembinaan pelayanan ke perangkat daerah yang terbukti memberikan dampak dan hasil positif terhadap kualitas pelayanan publik di masing-masing OPD, yang dibuktikan dengan diterimanya predikat kepatuhan tinggi dari Ombudsman RI serta penghargaan kategori sangat baik dari Kemen PAN RB RI.
Hal ini sampaikan Bupati Tanahdatar diwakili Sekda Irwandi di hadapan Asisten Administrasi Umum Helfy Rahmy Harun, Kepala PMTSP Naker Zarraitul Khairi, Kabag Organisasi Adriyanti Rustam, Kabag Hukum Jasrinaldi, Kabag Humas dan Protokol Yusrizal, Pemerintah Kecamatan dan Wali Nagari pada acara Sosialisasi Juknis dan Launching Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Nagari (Sinova Layani Mentari). Selasa (24/9), di aula Kantor Bupati.
Tidak hanya cukup di situ saja, tambah Irwandi, Bupati berkeinginan agar pelayanan publik yang berkualitas juga sampai ke ujung tombak pemerintahan, yakni pemerintahan nagari.
“Peningkatan Pelayanan Publik merupakan point ketiga misi pemerintah Tanahdatar. Dan untuk mendukung hal itu semenjak tahun 2018 lalu tim pembina pelayanan publik telah lakukan pembinaan untuk 26 nagari dan 2019 ini 14 nagari lagi dan Insya Allah tahun berikutnya akan ada 75 nagari yang akan kita bina,” sampainya.
Hasil penilaian Pemerintah Nagari tahun 2018 lalu menurut Sekda Irwandi, dibutuhkan komitmen dan kesungguhan untuk meningkatkan pelayanan publik di tingkat pemerintahan nagari ataupun OPD di Tanah Datar.
“Dari 26 Nagari yang dibina tahun 2018 lalu hanya 5 nagari yang berada pada zona hijau atau aman, 3 nagari zona kuning atau bisa dikatakan hampir aman dan sisanya ada di zona merah,” katanya.
Sementara itu, Kabag Organisasi Adriyanti Rustam selaku panitia pelaksana menyampaikan, sosialisasi yang mengundang Camat dan Wali Nagari se Tanah Datar menjadi bagian penting untuk memberikan tambahan wawasan terhadap peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.
“Kita tahu Pemerintah Nagari merupakan ujung tombak dan bersentuhan langsung dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, seperti kependudukan, perizinan, tanah dan lainnya, sehingga dengan adanya sosialisasi ini mampu memotivasi munculnya inovasi baru dari pemerintahan nagari,” katanya.
Selepas itu, Asisten Administrasi Umum Helfy Rahmy Harun mengungkapkan, peningkatan kualitas pelayanan publik sangat diharapkan agar masyarakat merasa puas ketika berurusan.
“Di badan publik, seperti kantor pelayanan, kantor camat maupun kantor Wali Nagari untuk menyediakan ruang menyusui, fasilitas pendukung bagi masyarakat berkebutuhan khusus serta kebersihan toilet bagi masyarakat,” sampainya.
Dalam kriteria penilaian badan publik dalam mendukung Pelayanan Publik, Helfy Rahmy Harun menyampaikan ada 9 indikator penilaian yang harus dipenuhi badan publik.
“Indikator yang dinilai adalah Badan Publik memiliki standar pelayanan publik, maklumat pelayanan, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Sarana prasarana, Pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, visi misi dan motto pelayanan serta atribut petugas yang memberi pelayanan publik,” pungkasnya. (ant)
