SAWAHAN, METRO – DPRD Kota Padang kejar target dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah – Perubahan (APBD-P). Bahkan, APBD-P 2019 itu diharuskan rampung dan ditetapkan paling lambat 30 September 2019 nanti.
Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Arnedi Yarmen mengatakan, perihal APBD-P selama dua hari ke depan pihaknya akan fokus menampung pendapat-pendapat dari komisi untuk menggali program-program ke depan yang dinilai dapat mendorong proses pembangunan di Kota Padang.
“Sekaligus pembahasan APBD-P ini bisa menjadi wabah perkenalan anggota DPRD baru dengan mitra kerja di setiap komisi. Dengan tema pembahasan yaitu program kerja di APBD-P,” kata Arnedi Yarmen saat ditemui Posmetro di ruang kerjanya, Rabu (18/9).
Setelah itu, lanjut Arnedi, pembahasan APBD-P 2019 di Badan Anggaran (Banggar) pada 21 September 2019. Kemudian, jika nanti ada kemungkinan akan dilihat perbandingan terhadap pengangarannya. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, kata dia, rencananya 27 September APBD-P diparipurnakan.
“Hari ini (kemarin, red) sampai hari Sabtu kita fokus pembahasan APBD-P, tanggal 27 September kita paripurnakan, dan langsung ketuk palu, paling lambat tanggal 30 September 2019 harus tuntas,” kata Arnedi Yarmen.
Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, sebenarnya APBD-P ini telah melalui berbagai tahapan. Terakhir telah ada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD, dan saat ini prosesnya adalah penentuan anggaran.
“Karena APBD ini tidak bicara program kegiatan lagi, tapi bicara anggaran. Berbicara tentang plafon penyesuaian anggaran di kebijakan yang ketika dulu itu sudah dibuat,” ulas Arnedi.
Maka saat ini, sambung Arnedi, kerja awal ditubuh DPRD Kota Padang adalah mempelajari dan mensinkronkan antara KUA PPAS dan KUPA PPAS dengan finalisasi Ranperda yang dibuat dalam APBD-P ini. Disinggung terkait rincian APBD-P, dia berjanji akan memfasilitasi untuk mengetahui rincian tersebut.
“Ada anggaran yang digeser, ada yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, dan kebijakan pusat. APBD-Perubahan ini menampung itu, kemudian ada belanja tidak langsung seperti, gaji. Lalu ada pembiayaan-pembiayaan yang akan dikoreksi, tapi saya rasa tidak ada,” imbuh Arnedi.
Terkait pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Arnedi membeberkan hal itu telah tuntas dibentuk Selasa sore (17/9) diantaranya, komisi-komisi, Bapemperda. Hanya saja masih ada 1 (satu) yang belum clear yakni, Badan Kehormatan (BK). Karena harus melalui sidang khusus.
“Sudah kita selesaikan kemarin sore (Selasa, red). Pimpinan masing-masing komisi juga sudah ada, tapi sekarang kita masih siapkan SK-nya karena masih ada koreksi-koreksi,” tukasnya. (mil)
