SAWAHAN, METRO – Bencana kekeringan dan krisis air bersih dampak musim kemarau di Kota Padang terus meluas. Memasuki pertengahan bulan September 2019 setidaknya ada dua kecamatan yang dilaporkan terdampak kekeringan yakni, Kelurahan Tarantang, Batu Gadang, dan Padang Besi, di Kecamatan Lubuk Kilangan, dan Kelurahan Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan.
Merespon kondisi itu, Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah meminta masyarakat terutama yang tinggal di kawasan hutan untuk menjaga kelestarian hutan, dengan tidak membakar lahan saat membersihkan hutan atau lainnya. Menjaga kelestarian hutan, kata dia, dapat mencegah bencana kekeringan, banjir hingga tanah longsor.
”Jangan sampai hutan-hutan kita ini dirusak, dengan kejadian sekarang ini membuktikan bahwasanya air yang jatuh di kota Padang tidak mampu ditahan oleh hutan-hutan kita, maka ketika hujan terjadi akan timbul banjir, ketika panas terjadi kekeringan,” kata Mahyeldi, Selasa (17/9).
Atas kondisi tersebut, Mahyeldi berpesan, supaya ke depan masyarakat tidak menebang dan membuka lahan kawasan hutan secara liar. Setelah itu, kata dia, perlu langkah-langkah untuk mengantisipasi kekeringan. Sebab ketika curah hujan tinggi, bagaimana hutan bisa dimanfaatkan sebagai penyangga air.
Salah satu langkah antisipasi, sebut Mahyeldi, jika ada masyarakat yang dilanda kekeringan dan krisis air minum bisa segera melapor ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Maka PDAM akan segera menindaklanjuti laporan tersebut, bahkan PDAM juga telah menyiapkan prasarana untuk pelayanan masyarakat.
Tak hanya itu, Walikota Padang dua peridoe itu menyebutkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga telah melakukan koordinasi dengan PDAM sebagai langkah cepat mereka dalam menangani kekeringan. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat terkait krisis air bersih bisa segera terpenuhi.
Lebih lanjut, sambung Mahyeldi, sejumlah kelurahan di Lubuk Kilangan yang mengalami kekeringan tersebut merupakan sawah yang tidak produktif. Pada tahun 2018, beber dia, pihaknya pernah mengirimkan alat ke daerah dimaksud untuk memperbaiki kapalo banda atau asal aliran air, namun ditolak masyarakat setempat.
”Pernah kita kirim mesin tapi masyarakat melarang. Ini terjadi di daerah Baringin, padahal itu permintaan sejumlah tokoh masyarakat, tapi yang lain melarang. Kalau masyarakat tidak mendukung tentu upaya dalam mengatasi kekeringan ini tidak terlaksanakan,” ulas pria yang akrab disapa Buya itu.
Sebagai langkah jangka panjang yang telah dilakukan, tambah Mahyeldi, saat ini pihaknya terlebih dahulu telah membenahi kapalo banda, serta memperbaiki saluran air. Termasuk sungai-sungai yang ada di kota Padang, seperti Banda Luruih, Bungus Teluk Kabung, dan daerah lainnya.
“Maka kita harapkan kepada masyarakat untuk bersinergi dan bagaimana yang perlu kita atasi sementara, akan kita atasi. Tentu masyarakat yang ada di lokasi kekeringan agar mendukung langkah pemerintah supaya berjalan sesuai yang diinginkan,” tukas Mahyeldi.
Terpisah, Anggota DPRD Kota Padang, Oesman Ayub mendorong PDAM untuk bisa mencarikan solusi dalam mengatasi kekeringan di sejumlah kelurahan di kota Padang. Misalnya, dengan membuatkan tabung besar penampungan air sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan untuk masyarakat yang terdampak.
“Artinya tentu kita perlu mendorong PDAM. Biasanya kekeringan itu terjadi di komplek, maka harus banyak tabung penyimpanan air itu disediakan di komplek oleh PDAM,” kata Oesman Ayub yang sekarang di Partai Nasdem ini.
Dia juga mendorong PDAM untuk meninjau dan memetakan daerah yang rawan kekeringan agar hal serupa tidak terus terulang. Menurut dia, kekeringan tersebut bersifat bencana musiman yang diakibatkan oleh musim kemarau. Sehingga PDAM harus standby bak besar penampung air.
”Kita perlu bersyukur, karena di daerah kita tidak terlalu parah kekeringannya. Tapi, kita tetap mendorong PDAM bisa melihat kondisi dan membantu,” tukas Oesman Ayub. (mil)
