KUBUGADANG, METRO – Rencana Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat tanggapan dari sejumlah mahasiswa di Payakumbuh, mereka menilai Revisi Undang-undang yang menunggu persetujuan Presiden tersebut bakal berdampak pada kinerja KPK dalam Pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ali Hamdi Siregar (22) Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Peternakan Universitas Andalas Kampus Payakumbuh di Kampusnya di Jalan Rangkayo Rasuna Said Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur, Selasa (10/9). Ia juga mengaku tidak setuju dengan rencana Revisi tersebut, sebab jika Revisi itu disetujui maka akan terdapat pembatasan terhadap kerja KPK yang selama ini dinilai sudah sa ngat baik dalam upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia.
“ Atas nama pribadi dan sebagai Mahasiswa, saya tidak setuju dengan rencana Revisi Undang-undang tentang KPK, sebab akan melemahkan terhadap kinerja lembaga itu. Saya sangat mendukung kinerje KPK selama ini dalam hal penanganan Korupsi,” tuturnya.
Hal yang sama juga diungkapkan Mahasiswa Unand Kampus Payakumbuh lainnya. Menurut Patria Pradana, Revisi yang akan dilakukan akan berdampak pada kinerja KPK dalam upaya pemberantasan Korupsi di tanah air.
”Saya tidak setuju dengan rencana Revisi UU KPK yang akan dilakukan, sebab akan berdampak pada tugas KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air, apalagi dengan akan adanya dewan pengawas,” nilainya.
Ia berharap agar Draft Revisi terhadap Undang-undang yang telah berada di tangan pemerintah (Presiden) itu untuk tidak disetujui nantinya.
Sementara, menurut Qori Kamara, mahasiwa di kampus yang sama, keberadaan KPK selama ini sebagai lembaga Pemberantasan Korupsi yang telah banyak melakukan berbagai penindakan terhadap para koruptor, untuk itu langkah merevisi UU KPK tidak tepat dan belum saatnya.
“Saya juga tidak setuju dengan rencana Revisi terhadap UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK, sebab akan berdampak pada kinerja lembaga itu sendiri,” sebutnya.
Sesuai isu yang telah beredar luas di media Sosial terkait poin-poin revisi UU KPK antara lain terkait kewenangan KPK merekrut penyidik dan penuntut, fokus pada agenda pemberantasan korupsi yang harus dipertegas, wewenang menyadap, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. (us)
