PASARRAYA, METRO – Komonitas Pedagang Pasar (KPP) Padang berencana menganggendakan pertemuan dengan wali kota untuk memastikan, bahwa pembangunan pasar bertingkat dengan investor urung dilaksanakan. Tak hanya dengan wali kota, pedagang mengaku berkolaborasi dengan anggota DPRD Padang untuk membatalkan rencana tersebut.
“KPP mau rapat. Kita agendakan pertemuan dengan wali kota. DPRD juga kita libatkan nanti untuk memfasilitasi,” kata Ketua KPP Padang H. Asril Manan, Selasa (10/9).
Menurutnya, jika dipaksakan dibangun, ia yakin kejadian yang sama akan terulang lagi. Pedagang tak mau menempati. Kawasan itu menjadi bangkai baru. Seperti Blok 1, 2, 3. Banyak kios dan los yang kosong dan ditinggalkan tak terurus.
Yang dibutuhkan saat ini, menurut Asril Manan adalah pembersihan lokasi, pembukaan akses masuk ke dalam bangunan, pembebasan jalan dari lapak-lapak PKL. Dengan begitu kawasan bertingkat mulai dari Fase I sampai Fase VII akan kembali menggeliat.
“Bebaskan jalan. Beri akses masuk ke dalam. Lakukan pembersihan di lokasi,” katanya.
Jika dipaksakan juga dibangun, maka pedagang menolak untuk dibangun investor. Karena pedagang akan dirugikan.
“Tolong bangun pasar kami dengan APBD atau APBN. Jangan pakai investor,” ulasnya.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Endrizal hingga sore kemarin belum bisa dihubungi.
Saat dihubungi handphonenya, yang bersangkutan belum menjawab.
Sebelumnya, Endrizal mengatakan, bahwa saat ini bangunan pasar bertingkat sudah harus diperbaharui banguannya. Karena umunya lebih tua dari umur dirinya sebagai kepala dinas.
“Itu bangunan umurnya susah lebih dari 60 tahun.Dari segi kekuatan memang sudah tak layak,” sebut Endrizal, beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Dinas Perdagangan sudah melakukan sosialisasi. Bahkan, sampai door to door dan berdiskusi langsung dengan pedagang. (tin)
