PADANG, METRO – Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal BKPM RI, Wisnu Wijaya Soedibjo, mengungkapkan target investasi nasional pada tahun ini sekitar Rp792 triliun. Namun, dari target tersebut yang sudah tercapai secara nasional baru sekitar Rp395 triliun.
“Jadi sudah ada sekitar 49,9 persen yang telah tercapai. Sedangkan, untuk target seluruh Sumatera sekitar Rp145-150 triliun,” ujarnya saat sosialisasi pedoman kerja antara BKPM-Polri tentang koordinasi perlindungan dan keamanan bagi dunia usaha untuk mendukung kegiatan investasi di Indonesia, Selasa (10/9).
Wisnu menjelaskan, dari target investasi seluruh Sumatera, target untuk Sumbar pada tahun ini sekitar Rp11,2 triliun. Dari target itu sudah terealisasi Rp2,4 triliun. Ini berarti baru sekitar 21 persen terealisasi.
“Untuk target wilayah Sumatera ini termasuk di Sumbar, rata-rata kita tentukan itu secara nasional tidak terlalu tinggi, namun tidak juga terlalu rendah,” katanya.
Wisnu menambahkan, permasalahan yang sering terkendala dalam merealisasikan investasi di wilayah Sumatera selama ini disebabkan berapa faktor diantaranya terkait persoalan lahan dan juga perizinan di daerah.
“Masalah lahan dan perizinan didaerah masih menjadi kendala kita merealisasikan investasi,” tukasnya.
Selain itu, pihaknya juga memberikan jaminan berinvestasi bagi investor yang ingin berinvestasi di daerah yang sering terkendala karena berbagai persoalan salah satunya dari segi keamanan.
“Kami BKPM bersama Polri telah komitmen untuk menjamin keamanan berinvestasi bagi pelaku usaha. Dan itu telah tertuang dalam nota kesepahaman yang ditanda tangani pada 2016 lalu tentang pengamanan pelayanan kemudahan investasi langsung kontruksi di kawasan industri. Ini kami lakukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan investor,” tandasnya.
Kemudian dari segi perizinan, Wisnu memastikn layanan Perizinan Online Terpadu atau Online Single Submission (OSS) dalam meningkatkan integrasi dengan pemerintah daerah. Pihaknya terus melakukan penyempurnaan. Bahkan, Presiden Jokowi menyampaikan arahan supaya OSS berjalan seperti yang direncanakan, yakni terintegrasi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit meminta stakeholder terkait menyelesaikan permasalahan yang sering menghambat investasi di daerah. Apalagi di Sumbar pencapaian investasi masih rendah. Dari target Rp11,2 trilliun baru teralisasi Rp2,4 triliun tahun ini.
“Untuk itu apapun yang menghambat investasi mesti dapat kita selesaikan, karena kita berkeinginan percepatan dalam berinvestasi. Kemudian, investasi yang telah ada untuk dapat dikembangkan apalagi investasi ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian daerah. Oleh karena itu dalam hal investasi ini perlu komitmen bersama kita bagaiaman melakukan percepatan investasi di daerah,” pungkasnya.
Dalam kegiatan itu juga dilakukan diskusi panel dengan narasumber Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal BKPM RI, Baikntelkan Polri, Baharkam Polri, Bareskrim Polri dan Polda Sumbar yang dimoderatori Kepala DPMPTSP Sumbar, Maswar Dedi. (fan)
