ADINEGORO, METRO – Anggota DPR RI terpilih asal Sumbar, Andre Rosiade menyambangi Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP)di Jakarta. Andre ingin menyampaikan aspirasi terkait masalah semen di Indonesia yang semakin hari terancam oleh serbuan semen murah asal Tiongkok.
Andre tiba di kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (2/9) sekitar pukul 09.40 WIB. Andre berharap usulannya dapat diteruskan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Saya mendampingi federasi serikat pekerja industri semen Indonesia. Yang merupakan serikat pekerja gabungan seluruh pabrik semen nasional di Indonesia. Hari ini mau melakukan audiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan didampingi dengan deputi III dan deputi IV. Dalam rangka melaporkan praktek predatory pricing yang dilakukan semen Tiongkok,” kata Andre yang juga anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra ini.
Andre mengatakan, sudah melaporkan hal itu ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dia meminta dicabutnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Semen Clinker dan Semen. “Kami sudah melaporkan hal ini ke KPPU. Hari ini kami meminta audiensi dengan Pak Moeldoko dengan harapan pemerintah juga, Presiden melalui Kepala Staf Kepesidenan bisa mengambil langkah-langkah kongkret,” tuturnya.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade bersama Federasi Serikat PekerJa Industri Semen Indonesia, meminta pemerintah mencabut Permendag No 7 Tahun 2018 mengenai impor semem klinker dan semen.
“Hari ini mau melakukan audiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan (Moeldoko), dalam rangka melaporkan praktik predatory pricing yang dilakukan semen Tiongkok,” ujar Andre.
Sayangnya, kata Andre, Jenderal (purn) Moeldoko mendadak tak bisa hadir dan mengirim deputinya bertemu Andre. “Infonya Pak Moeldoko mendadak dipanggil Presiden. Mungkin membahas masalah Papua. Tidak masalah, karena semua sudah disampaikan ke deputinya pak Moeldoko. Mungkin bisa disampaikan langsung ke Presiden,” kata alumni SMA 2 Padang ini.
Menurutnya, pertemuan dengan Moeldoko diharapkan pemerintah turun tangan dalam mengatasi persoalan industri semen nasional dan berharap ada langkah kongkrit ke depannya.
“Presiden melalui Kepala Staf Kepresidenan bisa mengambil langkah kongkrit, meminta Menteri Perdagangan mencabut Permendag Nomor 7 Tahun 2018,” ujar Andre.
Andre menjelaskan, impor semen tidak perlu dilakukan karena produksi di tanah air surplus 35 juta ton per tahun dan tidak perlu pembangunan pabrik semen baru dari investor asal Tiongkok.
“Sampai 2030, Indonesia surplus semen. Sekali lagi, pembangunan pabrik semen baru tidak dibutuhkan bagi bangsa ini,” ucap Andre yang juga ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini. (*/r)
