Kapolri Sebut Papua Sudah Relatif Aman

JAKARTA, METRO – Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pihaknya bersama dengan TNI sudah mengerahkan total 6 ribu personel untuk mengamankan Papua. Menurut Tito, kondisi di Papua kini sudah kondusif.
”Papua sudah relatif aman. Pasukan dari Polri maupun TNI yang sudah turun ke Papua dan Papua Barat itu lebih hampir 6 ribu. Itu ada di Jayapura, Manokwari, Sorong, kemudian di Paniai, Deyai, Nabire kemudian di Fakfak,” kata Tito di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (1/9).
Selain personel, kata Tito, pihaknya juga menyiagakan helikopter dan pesawat. Dia menambahkan, kendaraan udara itu bisa dipakai seandainya diperlukan.
Lebih lanjut kata Tito, upaya pendekatan pun sudah dilakukan. Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal bersama dengan Kapolda dan Pangdam telah berdialog dengan masyarakat setempat.
“Banyak pihak termasuk paguyuban dan masyarakat Papua yang asli juga sudah melakukan banyak dialog, kemudian kami tetap menggelar pasukan di sana sampai dengan situasi aman,” jelas Tito.
Mantan Kapolda Metro Jaya ini menambahkan, pembersihan puing-puing akibat aksi massa juga sudah dilakukan. Adapun pihak yang memimpin adalah Wakil Gubernur Papua termasuk Polri dan TNI. “Dari Polri dan TNI juga membantu membersihkan yang bekas bekas kebakaran, pecah dan yang lain,” jelas Tito.
Tito memerintahkan Kapolda Papua Irjen Rudolf Rodja dan Kapolda Papua Barat Brigjen Herry Rudolf Nahak untuk tidak lagi memberi izin kegiatan aksi massa di wilayah hukumnya.
“Saya sudah perintahkan kepada Kapolda Papua dan Papua Barat mengeluarkan maklumat untuk melakukan larangan demonstrasi atau unjuk rasa yang potensial anarkistis,” kata Tito di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (1/9).
Selain itu, Tito juga mendorong penegakan hukum bagi mereka yang melakukan provokasi pada aksi-aksi sebelumnya.
Tito mengaku Polri sudah membuka ruang kepada masyarakat Papua untuk menyampaikan aspirasi. Namun, akhir-akhir ini aksi selalu berujung anarkistis.
“Itu enggak bisa ditoleransi,” jelas Tito.
Dia mengatakan, pengalaman di Manokwari dan Jayapura, polisi memberikan kesempatan masyarakat menyampaikan aspirasinya sesuai dengan undang-undang. Namun, akhirnya berujung anarkistis dan menimbulkan korban. (tan/jpnn)