PASARRAYA, METRO – Komunitas Pedagang Pasar (KPP) Padang tetap bersikukuh mempertahankan pasar bertingkat (Padang Theater) untuk mereka tempati. Pedagang akan meminta wali kota untuk membatalkan pembangunan pasar bertingkat dengan investor. Jika dipaksakan juga, KPP bersama pedagang akan berjihad mempertahankannya.
“Nanti, kita diskusikan dengan wali kota. Kami meminta rencana itu dibatalkan. Jika dipaksakan juga, kita siap berjihad,” sebut Ketua KPP Kota Padang, H Asril Manan kepada pers kemarin di Pasarraya Padang. Ikut mendampingi Sekretaris KPP Irwan Sofyan, Bendahara Irsyam, Anggota DPRD Padang Budi Syahrial, tokoh pedagang lainnya, H. Erman dan Irwan Tiagan.
Menurut Asril Manan, yang dibutuhkan pedagang saat ini adalah akses masuk ke dalam dengan menertibkan kondisi jalan pasar raya dari Air Mancur hingga Permindo dari PKL. Saat ini, KPP sudah menyurati Kapolresta Padang dan ditembuskan ke Kapolda dan DPRD Kota Padang untuk membebaskan jalan. Karena kondisi sekarang, jalan dirampas dan melanggar undang-undang.
“Kita sudah surati Kapolres dan kita tembuskan ke Kapolda. Ke DPRD Padang juga. Kami minta akses jalan dibuka lagi,” sebutnya.
Pemko Padang, seharusnya, kata Asril Manan melibatkan pedagang sebelum mengambil keputusan. Selama ini, rencana pembangunan pasar bertingkat belum pernah disosialisasikan kepada pedagang oleh Dinas Perdagangan.
Anggota DPRD Kota Padang dari Gerindra, Budi Syahrial mengatakan, tak semudah itu merobohkan pasar bertingkat dan menghapus asetnya. Semuanya harus ada persetujuan dewan. “Kalau kami di DPRD tak setuju bagaimana. Pemko tak bisa bersikeras,” sebut Budi.
Idealnya, terang sosok yang telah lama berjuang bersama pedagang ini, Pemerintah Kota Padang mengutamakan ekonomi kerakyatan sesuai visi misinya. Dalam prinsip ekonomi kerakyatan, proses pembangunan hendaknya tetap melibatkan rakyat. Pedagang harus diberi kesempatan untuk membangunnya sendiri melalui koperasi.
Namun, jika ada celah membangun pasar dengan dana APBN, itu lebih baik. Karena dengan dana pemerintah, kartu kepemilikan hak pedagang menjadi lebih mudah dan murah.
“Kalau dengan investor, sama saja dengan merampas yang sudah ada. Contoh saja SPR. Misalnya tak seberapa, harga tokonya bisa dijual berlipat ganda kepada pedagang,” cetusnya.
Jika Pemko mau juga membangun, maka bagusnya arahkan saja ke lokasi lain. Seperti di Bypass sana.
“Bypass itu masih lapang, silahan bangun di sana. Pusat pemerintahan juga dipindahkan ke sana. Mau berapa lantai, ya terserah,” sebut Budi lagi.
Kepala Dinas Perdagangan Endrizal sebelumnya mengatakan bahwa saat ini bangunan pasar bertingkat sudah harus diperbaharui bangunannya. Karena umurnya lebih tua dari umur dirinya sebagai kepala dinas. “Itu bangunan umurnya susah lebih dari 60 tahun. Dari segi kekuatan memang sudah tak layak,” sebut Endrizal.
Sebelumnya, Dinas Perdagangan sudah melakukan sosialisaai. Bahkan, sampai door to door dan berdikusi langsung dengan pedagang. (tin)
Bebaskan Jalan dari PKL, KPP Surati Kapolres
