PADANG, METRO -Petani-petani dari kebun sawit rakyat di Sumbar masih ditemukan tidak memakai bibit standar. Akibatnya, produksi dari kebun sawit rakyat rendah dan susah dipasarkan.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar, Candra mengatakan, bila produktivitas rendah maka menyulitkan untuk produksi pabrik kelapa sawit. Untuk mengatasi persoalan ini, maka Pemprov Sumbar akan melakukan perbaikan untuk kebun sawit rakyat ini dengan replanting atau peremajaan kelapa sawit.
“Jadi kelapa sawit yang produksinya di bawah 10 tahun, diremajakan dengan mengganti dengan bibit bersertifikat. Kemudian untuk bibit yang sudah diatas 25 tahun, akan diganti,” ujar Candra.
Ia menambahkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp25 juta untuk program ini. Namun dana itu hanya cukup untuk kebutuhan umur sampai dua tahun. Sedangkan sawit ini baru berproduksi di atas empat tahun.
“Tentu otomatis diharapkan masyarakat yang menerima bantuan, juga menyiapkan dana pendamping atau tambahannya dari kerja sama dengan pihak perbankan,” tukasnya.
Saat ini terang Candra, luas kebun sawit yang ada di Sumbar sekitar 495 ribu hektare. Sebanyak 46 persen dari luas kebun sawit tersebut berasal dari perusahaan besar negara dan perusahaan swasta, sisanya merupakan kebun sawit rakyat.
Candra menyebutkan, sawit merupakan salah satu komoditi andalan Sumbar. Sebab, komoditi ekspor terbesar di Sumbar yaitu berasal dari karet dan sawit. Jumlah ekspor sawit Sumbar mencapai 1,2 juta ton pertahun. “Angka ini meningkat sebesar 1,2 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebab umur meningkat. Sawit Sumbar ini diekspor ke India, Korea dan sedang penjajakan di Jepang,” tandasnya.
Sedangkan ekspor ke Eropa katanya, sedang bermasalah. Sebab negara-negara Eropa menyatakan ada permasalahan lingkungan atau dampak terhadap pengembangan kepala sawit. “Itu sebetulnya isu internasional dalam rangka membatasi pengembangan tanaman sawit di Indonesia,” sebutnya.
Tetapi secara prinsip terang Candra, Indonesia sebetulnya sudah mengembangkan bagaimana mengembangkan kelapa sawit yang ramah lingkungan. Secara internasional, itu sudah diakui dan Indonesia sudah melakukan sesuai standar internasional.
Candra mengatakan, sawit asal Sumbar diekspor dalam bentuk CPO. Sebab pemerintah sedang mengalakkan mengolah CPO menjadi biodiesel. Sehingga nantinya tidak bergantung dengan impor dari BBM.
“Sekarang ini diarahkan menggunakan CPO mengantikan energi fosil. Sehingga pada 2020, komposisi sudah 50 persen berasal dari biodiesel,” ucapnya.
Saat ini ungkapnya, sentra sawit di Sumbar berada di enam kabupaten. Yaitu, Pasaman Barat, Agam, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Dharmasraya dan Sijunjung. (uki)





