ADINEGORO, METRO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar konferensi pers terkait lokasi dimana pemindahan ibu kota negara baru di Kalimantan, Senin (26/8) siang. Langkah Jokowi tersebut dikritik oleh politikus Partai Gerinda, Andre Rosiade yang mengatakan bahwa hal tersebut hanya sebatas wacana dan tidak menunjukan keseriusan pemerintah.
“Kalau cuma diumumkan itu kan batasnya hanya wacana saja, yang harus dilakukan Jokowi itu harusnya bahas Undang-Undang Pemindahan ibu kota,” ungkapnya anggota DPR RI asal Sumbar terpilih ini kepada awak media, kemarin.
Menurut Wasekjen DPP Partai Gerindra ini, Presiden Jokowi harus fokus pada rencana membuat draft undangan-undang terkait pemindahan ibu kota. Selama ini dia menilai Jokowi hanya melempar ucapan dan kajian ilmiah yang belum menunjukkan keseriusan pemerintah.
“Kalau pidato itu belum serius. Kalau sebatas wacana kayak mobil Esemka. saya takutkan wacana ibu kota baru sama ceritanya sama dengan mobil Esemka. Dari 2014 digiring, sampai sekarang belum ada juga,” ucap ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Selain itu dari segi pembiayaan yang rencananya diambil dari penjualan aset, andre menilai harusnya Jokowi juga memikirkan payung hukum. “Sekarang, saya tanya pemerintah hanya menyediakan APBN 17 persen dan sisanya Rp150 triliun dari penjualan aset. Nah, ini harusnya payung hukumnya jangan sampai pemerintah jual aset kemudian ketangkap KPK,” ujarnya.
Sejauh ini, Andre mengatakan, langkah Presiden masih sebatas RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan komisi sebelas belum membahas mengenai draft.
“Informasi yang saya dapat baru sebatas RDP dengan komisi 11,” tutupnya. (*/r)
