BANDUNG, METRO – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Peer Review Pengusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2020-2024 di Bandung, Jumat (23/8). Kegiatan strategis yang mengusung tema “Arah Politik Legislasi Prolegnas Usul DPD RI” ini. menghadirkan nara sumber, Guru Besar Universitas Padjajaran (Unpad), Susi Dwi Harijanti, Kepala Biro Hukum dan HAM, Provinsi Jawa Barat Eni Rohyani serta Staf Ahli Sekjen DPD RI Bidang Komunikasi dan Publikasi, Jose Rizal.
Prolegnas merupakan skala prioritas pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 12/2011. Kepala Bagian Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPR RI Hary Setiawan yang juga bertindak sebagai moderator mengatakan, pada Oktober 2019 akan dimulai masa keanggotaan DPR dan DPD Periode 2019-2024.
“Memasuki periode anggota DPD yang baru, kita akan selalu dihadapkan dengan agenda penyusunan Prolegnas jangka menengah untuk periode tahun 2020-2024,” kata Hary.
Mempersiapkan hal tersebut, menurut Hary perlu dipelajari dan dievaluasi Prolegnas periode sebelumnya. “DPD telah memutuskan 85 RUU menjadi usulan DPD yang akhirnya disepakati 40 RUU diakomodir dalam Prolegnas 2015-2019. Selama Prolegnas hanya 4 RUU usul DPD yang masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahunan. Cukup banyak yang telah dilakukan, namun kinerja DPD seakan luput dari perhatian masyarakat,” katanya.
Menurut Profesor Susi, DPD perlu mengubah mekanisme kerjanya.
“Anggota DPD periode mendatang perlu diorientasi sekitar dua minggu. Jangan asal orientasi, namun juga betul-betul dilihat apa isi materinya dan penyajinya. Lebih banyak diberikan uji kasus sehingga saat bertugas akan lebih mumpuni,” kata Direktur Eksekutif Paguyuban Hak Asasi Manusia (PAHAM) ini.
Sedangkan Eni Rohyani mengatakan, perlunya memilah kembali RUU yang akan diusulkan dalam prolegnas, “Prioritas hendaknya disusun berdasarkan kewenangan DPD. Saya melihat masih ada RUU yang tidak termasuk dalam kewenangan DPD,” ujar Kepala Biro Hukum Jabar sembari menayangkan catatannya dalam sebuah matrik.
Sementara itu, Jose Rizal menekankan pada sisi praktis. Dirinya ingin beranjak dari statement pembuka dari Hary, bahwa dirasakan DPD luput dari pandangan masyarakat dan kerap terkendala dalam pembahasan RUU Prolegnas dengan Baleg DPR RI. DPD ke depa menurutnya, perlu meningkatkan komunikasi dan publikasi dengan semua pihak. Mengoptimalkan penggunaan segala kekuatan media, baik massa maupun sosial untuk menjangkau perhatian masyarakat akan eksistensi DPD dalam mengakomodir kebutuhan daerah.
“Kalau selama ini publikasi hanya berfokus pada kegiatan seremonial serupa penyerahan sejumlah RUU pada DPR RI dan Menkumham, ke depan perlu juga diinformasikan bagaimana proses awal RUU ini diajukan. Mulai dari penghimpunan di daerah, penyeleksian, pembahasan internal, seminar, hendaknya gencar diberitakan. Hal ini tentu akan mengunggah keingintahuan masyarakat yang tentunya memberikan perhatian dan apresiasi atas kinerja DPD,” saran Jose Rizal.
Lebih jauh, penulis Novel Sang Abdi Praja dan biografi para tokoh ini menuturkan pentingnya diadakan sejumlah kegiatan informal antar pimpinan maupun panitia pembahas RUU Prolegnas. “Contohnya bisa dibuat coffee morning, bincang-bincang yang materinya mengulas secara ringan RUU yang akan diusulkan DPD. Jangan pada acara formal rapat pembahasan saja bertemunya, perlu diadakan momen-momen yang memecah kekakuan komunikasi,” imbuhnya.
Peer review penyusunan Prolegnas dilanjutkan diskusi daftar inventaris RUU sebagai usul DPD 2020-2024 serta merumuskan arah politik legislasi DPD ke depan berlangsung hingga Sabtu (24/8) di Hotel Papandayan, Bandung. Sebagai peserta diskusi diikuti oleh seluruh staf ahli komite dan anggota panitia perancang undang-undang DPD RI.(fas)
