LIMAPULUH KOTA, METRO – Mantan Bupati Limapuluh Kota Alis Marajo menyebut bahwa kesulitan terbesar dalam merumuskan keinginan masyarakat menjadi kebijakan daerah adalah SDM Pemerintah daerah. Diera digitalisasi saat ini pemerintah daerah dituntut harus bergerak cepat, tidak ada cara lagi selain berlari kencang.
Alis Marajo juga meminta agar DPRD Limapuluh Kota, perlu jemput bola. Sehingga tertumpang harapan kepada generasi melenial ini melahirkan kebijakan atau aturan yang berasal dari keinginan masyarakat. Tokoh masyarakat Limapuluh Kota ini berharap pimpinan sementara DPRD Limapuluh Kota saat ini semoga menjadi pimpinan DPRD defenitif.
“Saya dengar tadi pidato dari pimpinan sementara, anak muda melenial yang serba digital, tentu akan berencana cepat untuk kemajuan diera digital pada masyarakat milenial saat ini. Kesulitan terbesar itu SDM Pemerintah Daerah, mudah-mudahan juga digital, melenial yang berencana cepat,” sebut Alis Marajo usai menghadiri pelantikan Anggota DPRD Limapuluh Kota periode 2019-2024, Selasa (6/8) kepada awak media
Menurutnya, dari pidato yang disampaikan Bupati Ir.Irfendi Arbi, tampak positif untuk memacu kinerja Pemerintah Daerah. Meski begitu, disampaikan Alis Marajo, dirinya tidak mengetahui secara pasti kedalam Pemerintahan terutama SDM Pemerintah Daerah.
“Saya tidak bisa melihat kedalam. Tapi tekat Bupati positif dalam memacu kinerja. Tinggal lagi DPRD. Jadi memang tidak ada jalan lain, kecuali harus berlari, karena semuanya serba digital dan era melenial dituntut cepat,” harapanya.
Dia juga menanggapi terkait tidak dievaluasinya APBD Perubahan Pemerintah Limapuluh Kota 2018 oleh Gubernur dan terancamnya RAPBD Perubahan 2019 karena masa transisi pimpinan DPRD Limapuluh Kota, disampaikan Alis, akan berdampak kepada pembangunan daerah. “Jelas akan terganggu Pembangunan daerah,” sebutnya.
Sementara itu Anggota DPRD Limapuluh Kota yang baru saja dilantik, Marsanova Andesra, melihat Pemerintah Daerah kedepan tidak boleh lagi lamban. Dia melihat letak Limapuluh Kota yang sangat strategis diperbatasan Propinsi Riau, harusnya menjadi peluang besar untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Dirinya juga melihat, Pemerintah daerah harus memaksimalkan berbagai potensi yang ada untuk mensejahterakan masyarakat. “Daerah kita berada diperlintasan Sumbar-Riau, maka perlu dimaksimalkan, bagaimana masyarakat kita sejahtera. Kita tidak mau orang berbicara Limapuluh kota hanya persinggahan, tapi harus menjadi tujuan. Memang sekarang bejalan lamban, kedepan tidak boleh lagi,” pintanya. (us)
