PADANG, METRO – Pada hari jadi Kota Padang yang ke-350 ini, Kota Padang semakin membenahi transportasi kota yang telah masuk dalam salah satu program unggulan Wali Kota Mahyeldi bersama Wakil Wali Kota Hendri Septa. Angkutan kota mulai diarahkan pada angkutan masal yang lebih nyaman dan dapat mengurangi kemacetan.
Saat ini Pemko melalui dinas perhubungan Kota Padang telah menginisiasi pengadaan ratusan bus Trans Padang model rendah dengan melibatkan para pengusaha angkutan existing yang ada di Kota Padang.
Wali Kota Padang didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Dian Fakri mengatakan ratusan bus rendah menyerupai bus kota ini akan mengisi empat koridor lagi, yaitu koridor II akan melayani rute Pasar Raya ke Bungus dengan panjamg sekitar 15 kilometer, dan koridor III dari Pasar Raya ke Air Pacah dengan panjang 18 kilometer.
Kemudian, koridor V melayani rute Pasar Raya ke Indarung sepanjang 17 kilometer, dan Koridor VI untuk rute Pasar Raya – Limau Manis Kampus Unand dengan panjang 15 kilometer. Sementara dua koridor lainnya, yakni koridor I melewati rute Pasar Raya – Lubuk Buaya dan koridor 4, Teluk Bayur ke Terminal Anak Aia telah diisi dan akan tetap dipertahankan memakai bus besar dan tinggi.
Perbedaan busnya, sebut Dian, di empat koridor itu akan memakai bus rendah sehingga tak memerlukan halte untuk menurunkan penumpang. “Jadi tak perlu menunggu halte dulu baru bisa dioperasikan,” sebutnya.
Namun, sopir tak boleh menurunkan penumpang sembarangan. Mereka harus menurunkan penumpang pas di empat pemberhentian yang bakal ditetapkan nantinya. Untuk mencapai target ini, Pemko akan menggandeng pengusaha existing untuk ikut ambil bagian dalam pengadaan busnya.
“Kita bakal melibatkan para pengusaha angkutan untuk membelinya. Ada 157 unit bus yang dibutuhkan untuk mengisi empat koridor tersebut. Kita bakal beri mereka rekomendasi untuk meminjam ke bank guna membeli Bus Trans Padang model rendah ini,” jelasnya.
Rencana tersebut menurut Dian, ditargetkan mulai berjalan tahun 2020. Untuk mengawalinya, akan dilakukan pemasangan pancang pancang tempat pemberhentian bus. Pancang itu adalah cikal bakal dibangunnya halte.
Jika keuangan Pemko sudah mencukupi, maka halte akan segera dibangun. Namun fungsinya hanya sebagai tempat duduk dan berteduh. Tapi jika dananya belum ada, sopir diharuskan menurunkan penumpang pada pancang pancang yang telah ditentukan nantinya.
“Untuk sementara sopir harus menurunkan penumpang di pancang-pancang yang akan kita bikin nanti. Kalau ada dana kita atau dana CSR untuk bangun halte, baru kita bangun haltenya,” papar Dian.
Saat ini, pembahasan antara Pemko dengan pengusaha angkot telah ada. Selanjutnya menentukan perusahaan yang bertindak sebagai operator. Selain pemaksimalan angkutan masal Trans Padang saat ini, Pemko melalui Dishub juga berupaya menerapkan rekayasa lalu lintas yang efektif dan efisien pada sejumlah ruas ruas jalan utama di Kota Padang.
Tujuannya agar kemacetan dapat diatasi dan transportasi kota menjadi lebih nyaman. Seperti di jalan Khatib Sulaiman, M Yamin, Perintis Kemerdekaan, Hamka dan beberapa titik lainnya. Pemasangan rambu dilarang parkir dan pengaturan u turn adalah salah satu kiat untuk meminimalisir kemacetan.
Dengan cara ini Dishub setidaknya telah berhasil meminimalisir kemacetan di sejumlah titik. Seperti perempatan Lamun Ombak dan titik lainnya. “Kita terus berupaya merumuskan dan menerapkan rekayasa lalu lintas yang pas, sehingga ke depannya tak ada lagi jalan yang macet,” pungkas Dian. (tin)
HUT ke-350 Kota Padang, Transportasi Kota Makin Dibenahi
