PADANG, METRO – Jelang Pilkada Serentak 2020, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan 3 skenario revisi perundang-undangan. Salah satu yang perlu revisi adalah bagaimana mengurangi money politic dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan cara mengembalikan pemilihan kepada DPRD dan mencabut hak pilih ASN. Namun, pilihan revisi ini memiliki risiko yaitu makin kokohnya politik dinasti.
Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik melihat revisi perundang-undangan ini sangat penting terutama melihat pemilu serentak 2019 lalu. Dia menyebutkan, ada 3 skenario yang disiapkan, yaitu melakukan Pilkada serentak di 2024 sesuai rencana, kedua melakukan pilkada bergelombang yaitu di 2020, 2022 dan 2025.
“Sedangkan yang ketiga adalah memisahkan pemilu eksekutif dengan pemilu legislatif di 2024,” kata Akmal Malik saat menggelar diskusi Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Otonomi Derah di Hotel Pangeran Beach, Jumat (2/8).
Tak hanya itu, Akmal Malik juga melihat undang-undang Pilkada yang hanya menyebutkan Pemilihan Kepala Daerah tanpa menyebutkan Wakil Kepala Daerah. Sehingga saat ini terjadi konflik antara Kepala Daerah dan Wakilnya seperti di Sulawesi Selatan. Kemudian, mengenai proses pelaksanaan pemilu terutama bidang pengawasan dan penegakan hukum.
Saat ini dalam undang-undang Pilkada jika Pemilu Serentak di 2020 dilaksanakan di 270 daerah, maka masa bakti kepala daerah hanya 4 tahun, karena harus kembali pilkada di 2024. Di sisi lain pada 2022 juga ada kepala daerah yang habis masa jabatannya di 2022 yaitu yang sudah melaksanakan pilkada pada 2017 lalu. Sehingga akan ada plt kepala daerah selama 2 tahun.
“Rencananya di tahun 2020 akan ada 270 pilkada. Pelaksanaan Pilkada ini adalah gelombang terakhir menuju Pilkada serentak dengan Pilpres dan Pilleg di 2024. Saay ingin tahapan pilkada serentak tidak disatukan dengan Pilpres tetapi tetap bergombang di 2025,” ucap Akmal Malik.
Oleh karena itu, Akmal Malik mengingatkan, juga bahwa yang patut dicermati dari para calon kepala daerah adalah bahwa publik berharap pelaksanaan Pilkada tak hanya jujur dan adil tetapi juga mampu menghadirkan pemimpin yang memenuhi kepentingan publik.
“Kepala daerah terpilih ke depan diharapkan dapat membenahi layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, mengeluarkan kebijakan pro rakyat untuk petani, buruh, pedagang kecil, dan usaha kecil menengah. Selain itu memperbaiki infrastruktur dan memberantas korupsi dikalangan birokrasi,” ucap Akmal Malik.
Menurut Akmal Malik, keinginan publik mendapatkan kepala daerah yang melayani masyarakat tentu juga akan sangat bergantung pada para pemilih. Apakah mereka akan dengan mudah tergoda iming-iming materi, tarikan emosional primordial ataupun memperteguh pertimbangan rasional dalam menentukan pilihannya. (mil)
