KUA PPAS APBD Sosel 2020 Disetujui , DPRD Berikan Beberapa Rekomendasi

SOLSEL, METRO – DPRD Kabupaten Solok Selatan (Solsel) menggelar sidang paripurna Penandatangan Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020, di ruang sidang utama kantor DPRD setempat, di Golden Arm, Senin (29/7).
Sidang paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Solsel Sidik Ilyas, yang dihadiri Bupati Solsel H. Muzni Zakaria, Wakil Ketua DPRD Armen Syahjohan, Anggota DPRD Solsel dan Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solsel.
Sidang diawali dengan laporan hasil kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solsel terhadap pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2020. Laporan hasil kerja Banggar DPRD dibacakan juru bicara Banggar, Aprisal Dani.
Disebutkan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBD tahun 2020. diantaranya, Banggar DPRD merekomendasikan agar isi APBD memprioritaskan visi dan misi bupati, hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Berjenjang dan reses yang telah diparipurnakan dan dimasukkan ke Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).
Untuk pencapaian masyarakat solsel yang religius perlu menciptakan suatu wadah yang membawahi kegiatan-kegiatan religius dengan anggaran yang mendukung untuk kegiatan tersebut.
“Dalam penyusunan APBD, tentunya memprioritaskan visi dan misi bupati, hasil Musrenbang dan Reses yang telah paripurnakan,” ujarnya.
Dijelaskan, PPAS tahun 2020 dapat disetujui dengan beberapa catatan di antaranya, pembangunan Ibu Kota Kabupaten Solswl harus menjadi prioritas utama sesuai revisi Perda RPJMD tahun 2016-2021.
“Banggar berharap, pembangunan trotoar di pusat ibu kota kabupaten di Padang Aro harus menjadi prioritas utama sesuai dengan revisi Perda RPJMD tahun 2016-2021,” ungkapnya.
Ia berharap pembangunan trotoar yang dilengkapi dengan pengecatan fasilitas pendesterian disepanjang jalan utama dengan memberi pemasangan traffic ligh dipersimpangan jalan, terutama disimpang RTH ibu kota kabupaten.
“Khusus untuk pembangunan masjid agung dan PBJ perlu dibahas lebih lanjut dalam forum khusus agenda rapat kerja DPRD,”sebutnya.
Disamping itu, untuk tenaga security agar honornya disesuaikan dengan Upah Minimum Regional (UMR). Ia juga meminta agar PDAM secepatnya melaksanakn koordinasi dan konsultasi mengenai dana hibah sebesar Rp4,5 miliar ke pemerintah pusat, agar dana tersebut mendapatkan solusi dalam penggunaannya. (afr)