KHATIB, METRO – Pemerintah Kota Padang memastikan kawasan Khatib Sulaiman usai dibetonisasi trotoarnya, tidak akan menjadi kawasan langganan banjir. Plt Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Yenni Yuliza, menegaskan betonisasi pada trotoar itu, sudah melalui perencanaan yang matang.
Selain itu, aliran drainase juga sudah dibuat, sehingga genangan air kecil kemungkinan terjadi. “Kekhawatiran dari sejumlah pihak mengenai resapan air ke tanah tidak ada sama sekali, karena aliran drainase sudah tersedia di sana,” ujar Yenni.
Ia meminta juga sudah selesai, warga kota diminta untuk menjaga dan memanfaatkan trotoar dengan baik. Jangan fungsikan sebagai lokasi parkir kendaraan, sebab itu menyalahi aturan. “Ditargetkan, pengerjaan betonisasi trotoar tuntas tahun ini,” pungkasnya.
Dinas PUPR melakukan pembangunan pembetonan dan rehabilitasi trotoar sepanjang 8,8 kilometer yang tersebar di sejumlah titik di Kota Padang. Hal ini seiring dengan peningkatan pelayanan bagi pejalan kaki serta sebagai bentuk penunjang dalam mewujudkan masyarakat yang madani.
Titik pembangunan dan rehab, adalah Jalan Khatib Sulaiman sepanjang 1000 meter, di depan SMAN 1 (486 meter), Jalan Beringin Raya (100 meter), Gajah Mada (1.050 meter), Jalan Proklamasi (784,5 meter). Kemudian Jalan Agus Salim, Jalan MT Thamrin, Jalan Kampung Nias, Jalan Veteran, serta Jalan Andalas.
Sedangkan untuk pembetonan trotoar Khatib Sulaiman, pengerjaannya sudah dimulai sejak Mei dan diprediksi akan selesai pada pertengahan Desember dengan anggaran Rp12 miliar.
Selain pembenahan pedestrian dan trotoar, nantinya juga akan dilakukan pembenahan untuk drainase dalam rangka penanggulanan bencana banjir. Ada 17 titik utama genangan banjir yang akan dibenahi, 5 diantaranya merupakan penyebab primer utama banjir dan harus segera dibangun pompa banjir.
Proyek betonisasi Khatib Sulaiman ini, beberapa waktu lalu menuai kritikan langsung dari Ketua Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V, Maryadi Utama. Ia mengatakan, dengan pembetonan pedestarian di Jalan Khatib Sulaiman ini seluruhnya, membuat jalur hijau di kawasan ini tinggal sedikit. Jika ini terjadi, maka jika hari hujan lebat, Jalan Khatib Sulaiman menjadi tampungan banjir.
Sejalan dengan kondisi itu, Maryadi Utama pun menyarankan kepada wali kota, agar dapat memaksakan warganya membuat biopori di setiap rumah dan jalan-jalan utama di Kota Padang. Maryadi mengungkapkan, melalui pembuatan biopori ini, di daerah lain seperti Kota Malang, yang dulunya banjir sekarang tidak lagi. Bahkan, Kota Malang sudah berhasil menghasilkan tanaman bioponik.
Sudah Ada Fs dan DED
Atas apa yang diungkapkan Maryadi Utama itu mendapat respon dari Ketua Komisi III DPRD Padang, Elvi Amri.
“Jadi rasanya bagi kami apa yang disampaikan oleh balai itu tidak punya dasar. Masa orang Balai tidak tahu, kurang tepat (pernyataan Ketua BWSS, red) karena apa yang dilakukan Pemko itu sudah melalukan kajian terlebih dahulu, sudah memperkirakan baik buruknya,” tegas Elvi Amri kepada POSMETRO, Senin (29/7).
Elvi Amri menganggap langkah yang diambil Pemko Padang tidak bertentangan karena tentu ada kajian terkait dengan pembangunan pembetonan pedestarian di Khatib Sulaiman. Dia menilai, semua kajian tersebut telah memenuhi persyaratan, apakah pembangunan itu layak dibangun atau tidak.
“Itu kan melalui kajian, tidak sembarangan. Termasuk dampaknya, kekurangan lahan hijau khusus di Khatib Sulaiman, kemudian berdampak signifikan terhadap kebanjiran, jadi rasanya kajian sudah memenuhi persyaratan,” kata Elvi Amri.
Maka dari itu pula, Ketua Komisi III itu bertolak belakang dengan pertanyaan Ketua BWSS V, Maryadi Utama. Karena, pihaknya telah melalukan feasibility study (FS) pedestarian ruas Khatib Sulaiman. Kemudian telah dilakukan Detail Enginering Design (DED).
“Kita bikinan DED dahulu, juga dimusyawarahkan dengan kawan-kawan di DPRD, dibuatkan lah DED-nya dengan rancangan yang ada jadi sudah ada kajian sebelumnya. Kita juga terlibat dalam melakukan kajian tersebut diajak sharing oleh Pemko,” ulas Elvi Amri
Tak hanya itu, pihaknya juga telah melakukan kajian pengendalian banjir diberbagai daerah di Padang. Dengan memperbaikan beberapa drainase (daerah-daerah serapan). Lantas, pihak BWSS malah menilai pembangunan ini akan mengganggu daerah serapan. Padahal pengerjaan tersebut sudah sesuai aturan.
“Jadi tidak asal, kami tidak sependapat dengan orang balai, semua sudah ada DED-nya. Bahkan kami sudah melakukan beberapa titik daerah serapan. Artinya, sudah dilakukan pengerukan sendimen disejumlah kali di tengah kota, hingga membersihkan trotoarnya. Ini kan dibawahnya sudah ada drainase. Jadi, kemana alirannya sudah dilakukan kajian,” tukas Elvi Amri. (mil/ade)
PUPR: Betonisasi dan Rehab Trotoar Khatib Aman, Yenni: Aliran Drainase sudah Tersedia
