PADANGPARIAMAN, METRO – Ketua KPU Padangpariaman Zulnaidi menyatakan akhir tahun 2019 KPU Padangpariaman telah memulai tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) Padangpariaman periode 2020-2025. “Atas dasar itulah semenjak bulan April tahun 2019, kita KPU telah menyampaikan usulan anggaran pemilukada 2020. Dasar kita mengajukan anggaran tersebut, karena tahapannya telah dimulai menjelang akhir tahun 2019,” kata Ketua KPU Padangpariaman Zulnaidi, kemarin.
Kalau dibandingkan dengan Pilkada tahun 2015 lanjutnya, ada berberapa asumsi biaya terjadi peningkatan, karena berubahnya komponen pembiayaan, seperti honor bulanan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari kisaran Rp 1 juta menjadi Rp 1,6 juta per bulan.
Kemudian katanya, honor Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari Rp 450 ribu per bulan menjadi Rp 850 ribu serta honor Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS) dari Rp 350 menjadi Rp 500 ribu sesuai surat Menkeu no 118 tahun 2016.
“Peningkatan pagu biaya Pilkada juga ditentukan berubahnya nilai acuan harga barang dan pengaruh inflasi tahunan,” ungkapnya.
Namun demikian katanya, bukan nilai honor saja yang meningkat, tapi juga jumlah satuannya/subyeknya, tahun 2015 PPS hanya 60 satker sekarang 103 satker, KPPS 933 Tempat Pemungutan Suara (TPS) tahun 2015, pemilu 2019 menjadi 1359 KPPS.
Atas dasar itulah katanya, KPU mengusulkan anggaran berdasarkan asumsi pembiayaan maksimal dengan perkiraan 6 pasang calon (parpol atau perseorangan) dengan tahapan maksimal 14 bulan.
Akan tetapi katanya, tantangan penyelenggaran Pilkada 2020 adalah dilema anggaran APBD yang diselimuti defisit yang cukup besar akhir-akhir ini dan rendahnya antusiasme masyarakat / partisipasi pemilih dalam pilkada terakhir.
“Kita KPU mengimbau seluruh komponen masyarakat mengambil peran dalam perhelatan yang akan ditabuh akhir September 2019 ini, ikut memberikan masukan dan penilaian bernas terhadap calon yang ada serta saling memotivasi agar masyarakat terlibat secara proaktif dalam pilkada,” ujarnya.
Selanjutnya, KPU juga berharap pilkada kedepan muncul calon kada yang memberikat spirit optimisme bagi masyarakat karena dinilai mumpuni, bervisi mensejahterakan masyarakat dan mampu memajukan Padangpariaman 5 tahun kedepan.
“Hentikan praktik- praktek demokrasi destruktif dengan cara menolak politik uang, menolak hoaks dan kampanye hitam dan memilih pemimpin dengan kriteria maslahat maksimal bagi kemajuan Padangpariaman yang lebih baik ke depannya,” tandas Zulnaidi mengakhiri.(efa)
