PADANG, METRO – PT. Bank Pembangunan Daerah Sumbar atau Bank Nagari akan menyediakan sistem pembayaran melalui Tapping Box di restoran, rumah makan, hotel, dan tempat hiburan yang ada di Sumbar untuk memudahkan pemerintah dalam memonitor pendapatan daerah khusunya dalam hal pajak dan retribusi.
Direktur Utama Bank Nagari, Dedy Ihsan mengatakan, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsu (KPK) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) membuat terobisab baru di bidang pencegahan. Salah satunya ikut memantau pendapatan daerah yang dihasilkan dari pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan.
“Selama ini proses pembayaran pajak dilakukan dengan self assessment dan dilakukan secara offline tidak terkoneksi dengan sistem yang ada pada pemerintah daerah. Sehingga ada kendala dalam hal monitoring terhadap penerimaan pajak tersebut,” kata Dedy saat kegiatan Kerjasama Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Auditorium Gubernuran, Kamis (18/7).
Salah satu yang dapat dimanfaatkan dalam mengeptimalkan penerimaan daerah itu, kata Dedy, dengan memanfaatkan media yang disebut dengan Tapping Box yang sudah dicanangkan oleh KPK dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA).
“Tapping box merupakan alat monitoring transaksi usaha secara online, dimana alat tersebut terhubung langsung ke server data transaksi setiap wajib pajak, sehingga alat tersebut dapat merekam seluruh transaksi keuangan wajib pajak dan mengirimkannya ke aerver pemerintah daerah,” jelas Dedy.
Menurut Dedy, penggunaan alat Tapping Box secara online dapat mengoptimalkam penerimaan daerah aerta mencegah tindak pidana korupai bidang Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD). Tapping Box, kata dia, memiliki beberapa tipe diantaranya, tipe statis yang melekat pada mesin cash register dan juga tipe portable yang mirip dengan mesin Electroniv Data Capture (EDC).
“Tapping box memiliki keunggulan disamping lebih friendly used juga dapat digunakan dengan pilihan transaksi tunai atau debit card. Tapping box ini disediakan dan diletakan di restoran/rumah makan, hotel dan tempat hiburan,” ujar Dedy.
Disamping itu, sambung Dedy, Bank Nagari telah bekerjasama dengan 19 Pemda Se-Sumbar dalam melakukan digitilisasi atau elektronifikasi pengelolaan keuangan daerah, baik sisi pengeluaran maupun sisi penerimaan daerah. Di sisi pengeluaran, Bank Nagari mengimplementasikan aplikasi SP2D Online di 15 Pemda Se-Sumbar.
Sedangkan dari sisi penerimaan, Bank Nagari juga telah mengimplementasikan layanan Cash Management System (CMS), Host to Host PBB, Samsat Online di Kabupaten/Kota. Pelaksanaan digitalisasi layanan Pemda tersebut, telah terbukti mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas Pemda, serta meningkatkan optimalisasi penerimaam daerah.
“Kami juga melaporkan pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Bank Nagari. Pada tahun 2019 ini, tercatat wajib lapor sebanyak 477 orang. Sesuai batas waktu pelaporan yang ditetapkan tanggal 31 Maret 2019 lalu, maka hampir seluruh pejabat Bank Nagari, telah memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN, dengan tingkat kepatuhan sebesar 95,81 persen,” tambah Dedy.
Selain itu, lanjut Dedy, Bank Nagari terus mendukung program pemerintah diantaranya melalui Gebang Pembayaran Nasional (GPN), suatu sistem yang menghubungkan berbagai pembayaran eletronik atau transaksi non tunai pada semua instrumen bank dalam satu sistem pembayaran. Masyarakat tidak perlu lagi mencari mesin EDC dari bank yang sama dengan kartu yang dimiliki.
Tak hanya itu, guna mendorong iklim pariwisata di Sumbar dimana saat ini pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan sebanyak 10 juta per tahun yang berkunjung pada berbagai destinasi pariwisata di Sumbar, 40 persen diproyeksikan berasal dari wisatawan mancanegara yang diperkirakan didominasi oleh wisatawan yang berasal dari ASEAN.
“Tahun ini, bank nagari juga akan memberikan fasilitas layanan perbankan yaitu ASIAN PAYMENT NEYWORK dan UNION PAY. Artinya akan tercipta koneksi perbankan dikawasan Asia seperti, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Arab Saudi dan China. Sehingga jika ada wisatawan maka dapat memanfaatkan atm dan EDC bank nagari,” tukas Dedy.
Sementara, Kepala Kanwil Dirjen Pajak Sumbar-Jambi, Lindawaty mengatakan, pihaknya mendukung upaya KPK untuk mencegah korupsi. Memang mencegah korupsi dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari semua pihak untuk memwujudkannya. Oleh karena itu, program pencegahan dan evaluasi dalam koordinasi ini menjadikan DPJ untuk menjalankan dengan serius.
Tahun ini, kata dia, DJP diberi amanat target penerimaan sebesar 11,5 triliun atau tumbuh sebesar 20,57 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Dimana 5,9 triliun diantaranya merupakan target KPP yang ada di Sumbar. Adapun realisasi penerimana pajak sementer satu sebesar 3,6 triliun untuk Sumbar-Jambi, sedangkan untuk Sumbar saja sebesar 1,8 triliun atau 30,16 persen.
“Kami menyadari bahwa DPJ tidak bisa bekerja sendiri untuk menjalankan amanat tersebut, hal ini tentu menjadi perhatian kita. Untuk pengamanan target tersebut dibutuhkan kerjasama antara DJP dengan pemerintah Sumbar,” tukasnya. (mil)
Dongkrak Setoran Pajak Daerah, KPK Dukung Bank Nagari Lewat Tapping Box
