DHARMASRAYA, METRO–Kondisi kian parah dengan mundurnya Ketua KPU Kasasi. Keputusan itu diambil setelah beberapa kali didesak oleh masyarakat. Kasasi menyatakan mundur setelah melalui rapat pleno, Rabu (2/11) malam dari hasil rapat pleno itu juga disepakati Yanuk Sri Mulyani, diamanahi menjadi ketua Baru KPU Dharmasraya yang sebelumnya sebagai Komisioner Divisi Hukum KPUD.
Ketua KPU, Kasasi mengundurkan diri setelah dirinya diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait komentarnya pada akun facebook miliknya yang sempat menghebohkan Dharmasraya beberapa waktu terakhir. Bahkan, desakan untuk Kasasi mundur tidak saja datang dari kalangan masyarakat akan tetapi desakan datang dari sejumlah kalangan dan LSM pun bermunculan.
Kasasi saat dikonfirmasi membenarkan kalau dirinya mengundurkan diri sebagai Ketua KPU Dharmasraya. ”Benar saya menyatakan mengundurkan diri dari jabatan sebagai ketua KPU Dharmasraya Ini setelah diadakan pleno pada Rabu (2/12) malam sekitar pukul 23.00 WIB,” kata Kasasi.
Dijelaskan, ia telah mengajukan surat permohon pengunduran diri ke KPU Provinsi Sumbar. Menindaklanjuti surat permohonan pengunduran diri tersebut, KPU Provinsi Sumbar, meminta KPU melakukan pleno. Sehingga, barulah dilakukan pleno pada Rabu (2/12) malam, dengan melibatkan seluruh komisioner KPU.
Sehingga, pleno memutuskan pengunduran diri Kasasi dan menunjuk Yanuk Sri Mulyani sebagai Ketua KPUD Dharmasraya menggantikan Kasasi sebagai orang nomor satu di KPU Dharmasraya. Ketika ditanya soal keputusan DKPP, Kasasi tidak berkomentar banyak. ”Yang jelas, saya sudah memundurkan diri dari jabatan sebagai ketua,” tegasnya. Meski begitu, putusan DKPP masih belum jelas hingga sampai kini.
Seperti diberitakan sebelumnya, buntut dari postingan Ketua KPUD Dharmasraya pada media sosial facebook, kepada salah seorang pasangan Calon Bupati, LSM Aliansi Masyarakat Dharmasraya Cinta Damai, menuntut Kasasi, Ketua KPU untuk mundur dari jabatannya di lembaga penyelenggara helat demokrasi itu.
Mereka mendatangi Kantor KPU sekitar pukul 10.OO WIB, Senin (23/11) lalu. Pendemo menilai Ketua KPU tidak netral dan diduga melanggar kode etik dalam penyelenggaraan alek Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 nanti. Di lapangan, LSM juga nampak berorasi mendesak agar Ketua KPU, Kasasi mundur dari jabatannya.
Kondisi ini tentu tak bisa dibiarkan. Bagaimana juga, keamanan daerah lebih penting dari segala. Pilkada, yang seyogyanya sebagai pemersatu, tak boleh dicederai oleh aksi-aksi anarkis. (hen)
