DHARMASRAYA, METRO – Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Dharmasraya tahun 2020 yang dilaksankan di luar daerah, tepatnya di Hotel Grand Elite ,Pekanbaru, mengundang tandatanya bagi masyarakat Dharmasrayah. Dengan memaksakan pembahasannya di luar kota banyak anggapan pembahasan tersebut syarat dengan kepentingan.
Pebahasan yang dilakukan DPRD Dharmasraya dengan Pemerintah Dharmasraya terhitung sejak Rabu (10/7). Informasinya kegiatan tersebut ebrlangsung hingga 14 Juli mendatang. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Dharmasraya, H. Amrizal Dt Rajo Medan.
Menurut salah seorang tokoh masyarakat, Mulyadi, jika hanya untuk pembahasan KUA PPAS tidak perlulah jauh-jauh. Cukup di daerah saja. Banyak tempat yang layak untuk itu. Apalagi kegiatan yang dipaksakan di luar daerah, tidaklah mencerminkan sikap efesiensi dalam penggunaan anggaran.
“Sudah saatnya pihak eksekutif dan legislatif memikirkan efisiensi terhadap penggunaan anggaran. Dimana, jika tidak memungkinkan lebih baik pembahasan anggaran dilakukan di daerah saja, karena pemerintah telah memiliki gedung yang representatif untuk melakukan kegiatan tersebut,” ungkapnya.
Menurutnya, pembahasan anggaran di luar daerah sudah pasti menelan biaya yang tidak sedikit. “Nah jika pembahasan anggaran ini dilaksanakan dalam daerah, tentunya sudah menghemat biaya. Dan dana tersebut bisa dialihkan atau digunakan untuk program- program kerakyatan,” ungkap Mulyadi kepada POSMETRO, Kamis (11/7).
Mulyadi menambahkan, Dharmasraya masih sangat membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk mendorong kemajuan berbagai aspek. Salah satunya kemajuan bidang pendidikan dan seabrek program lainnnya.
“Mari kita sama- sama membumikan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Bisa untuk beasiswa pendidikan, program kesehatan dan lain sebagainya,” tegasnya.
Mulyadi tidak menampik, pembahasan anggaran diluar daerah tidak menyalahi aturan yang ada, sah- sah saja. “Melanggar aturan tidak, tapi lebih baik dibahas dalam daerah saja,, karena kita punya fasilitas” pungkasnya.
Sementara itu tokoh masyarakat lainnya, Atuak Siep (52) menyebutkan, sejak Dharmasraya dimekarkan 15 tahun lalu. Pembahasan anggaran selalu dilaksanakan di luar daerah dengan alasan belum ada tempat atau gedung yang representatif. Sekarang Dharmasraya telah memiliki gedung DPRD yang cukup megah, dan bisa digunakan untuk kepentingan daerah termasuk pembahasan anggaran.
“Aturan memperbolehkan, namun alangkah baiknya pihak eksekutif dan legislatif sepakat pembahasan anggaran dilaksanakan dalam daerah. Dengan demikian akan menghemat anggaran ratusan juta rupiah,” terangnya.
Katanya, pembahasan luar daerah membutuhkan anggaran transportasi, biaya hotel, sewa ruangan, biaya makan minum dan biaya perjalanan dinas. “Dan uang yang dianggarkan untuk pembahasan di luar daerah tadi, bisa kita dialihkan ke program yang dibutuhkan masyarakat, dengan catatan pembahasan anggaran dilaksanakan dalam daerah,” jelasnya.
Sepertinya, sambung Atuak Siep, pemangku kebijakan daerah itu mempunyai kemampuan meneropong kebutuhan Kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2020 mendatang dari negeri Lancang Kuning tersebut.
Ia menambahkan, meski tak menyalahi aturan yang ada, dan boleh-boleh saja anggaran dibahas di luar daerah, sejumlah tokoh masyarakat Dharmasraya angkat suara menghimbau agar pembahasan dilakukan Di Dharmasraya saja, demi penghematan anggaran daerah.
Terpisah, Sekretaris Daerah Pemkab Dharmasraya, Adlisman mengatakan, Pembahasan KUA PPAS tahun Anggaran 2020, telah di mulai di Pekanbaru. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grand Elite Pekanbaru. “Dijadwalkan akan selesai se optimal mungkin dalam 3-4 hari,” jelas sekda.
Saat disinggung, sehubungan dengan pembahasan diluar daerah. Sementara Dharmasraya telah memiliki gedung yang cukup bangus. Sekda, Adlisman tidak menjelaskan apa- apa.
Sementara Anggota Banggar DPRD Dharmasraya, Yosrizal mengatakan, pembahasan KUA PPAS APBD tahun 2020 dilaksanakan diluar daerah lantaran gedung DPRD belum memiliki mobiler yang mencukupi.
“Kita sudah memiliki gedung yang representatif, namun mobiler kita belum mencukupi. Oleh karena itu dilaksanakan luar daerah,” jelasnya saat dihubungi via seluler
Menurut, Yosrizal, APBD tahun 2020 ditargetkan pendapat daerah sebesar Rp 695,1 milyar, dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 103,8 milyar, dana perimbangan sebesar Rp 544,7 milyar, diluar dana DAK. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 46,4 milyar.
“Sementara untuk proyeksi belanja daerah, direncanakan sebesar Rp 692,6 milyar. Yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 461,6 milyar dan belanja langsung sebesar Rp 230,9 milyar,” pungkasnya. (g)
