JAKARTA, METRO – Pemerintah berkomitmen mengembangkan industri rumput laut yang andal, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pasalnya, industri ini diyakini dapat menjadi penghela tumbuhnya ekonomi masyarakat pesisir, wilayah perbatasan, dan daerah tertinggal.
Untuk memenuhi tujuan itu, pemerintah telah merancang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional Tahun 2018-2021. Roadmap ini telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019. “Rumput laut menjadi salah satu perhatian dan prioritas kita terutama untuk mengembangkan wilayah pesisir. Jadi kita butuh panduan untuk seluruh pemangku kepentingan terkait,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud dalam acara Seminar Nasional di Jakarta, Rabu (10/7).
Dengan luas wilayah laut yang hampir dua pertiga dari wilayah keseluruhan, menurut Musdhalifah, Indonesia perlu memfokuskan pengelolaan potensi perairannya untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan kontribusi terhadap pasar dunia.
Sebagaimana diketahui, rumput laut merupakan salah satu komoditas strategis perikanan memiliki 782 jenis yang tumbuh di perairan laut Indonesia. Bahkan di beberapa daerah, ada 38 jenis alga yang sudah biasa dimanfaatkan sebagai bahan pangan segar dan olahan, obat tradisional, serta kosmetik tradisional seperti bedak dan lotion penyegar.
Selain itu, ada lima kelompok jenis rumput laut yang berkategori komersial. Yakni, Saccharina Japonica, Undaria, Porphyra, Eucheuma, dan Gracilari yang menyumbang sekitar 98 persen dari produksi budidaya rumput laut dunia. Dari lima kelompok jenis tersebut, jenis Eucheuma dan Gracilaria hidup di perairan tropis dan telah dikembangkan melalui budidaya komersial di Indonesia.
Pengembangan industri rumput laut juga menghasilkan sekitar 500 jenis produk turunan yang dapat dikelompokan menjadi Pangan, Pakan, Pupuk, Produk Farmasi, dan Produk Kosmetik (5P). “Ini tentu akan meningkatkan nilai tambah yang diterima oleh pelaku usaha rumput laut baik industri maupun masyarakat,” terangnya.
Data Kemenko Perekonomian menyebutkan sekitar 32 persen dari total penduduk miskin Indonesia berada di pesisir. Oleh sebab itu, budidaya rumput laut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pinggiran, dan perbatasan.
Apalagi, budidaya rumput laut tergolong usaha potensial yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat karena teknologinya sederhana, masa produksi relatif singkat (45 hari), dan memiliki pangsa pasar cukup besar. Musdhalifah berharap, roadmap ini bisa menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, serta akademisi dalam mengembangkan industri rumput laut nasional.
“Saya berharap kita semua bisa bersinergi dalam mengembangkan industri rumput laut nasional melalui rencana aksi yang telah disusun. Kita sudah punya target, tinggal komitmen dan konsistensi kita untuk tidak menjadikan roadmap ini sekedar dokumen,” pungkasnya. (jpc)
