SAWAHLUNTO, METRO – Menindaklanjuti ditetapkannya kawasan tambang batu bara Ombilin Sawahlunto menjadi warisan dunia oleh UNESCO, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno segera mendirikan Badan Pengelolaan Ombilin.
Hal itu dikatakannya setelah ditanya terkait kelanjutan pihak Provinsi Sumbar dalam menanggapi Sawahlunto menjadi Kota Warisan dunia yang ke-5 tersebut. Irwan mengatakan, langkah pertama dari Pemprov adalah membentuk Badan Pengelola Ombilin yang difasilitasi Dirjen Kebudayaan Kemdikbud RI.
“Badan Pengelola Ombilin ini akan membawahi 7 Kabupaten/Kota lainnya di luar Sawahlunto yang dilalui oleh jalur rel kereta api, termasuk kawasan pelabuhan Teluk Bayur (Emmahaven) di Kota Padang,” ujarnya saat ditemui usai kegiatan peresmian pompa air tenaga surya bantuan dari PT. Bukit Asam, di Desa Talawi Mudik, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Senin (8/7)
Lebih lanjut, Irwan menyebutkan, dalam Badan Pengelola Ombilin nantinya juga akan melibatkan banyak organisasi maupun pihak terkait. Termasuk dari pihak Pemerintah pusat, seperti Kementerian, dan lainnya.
“Di Badan Pengelola Ombilin ini, juga akan kita bahas program seperti apa agar masyarakat setempat dapat merasakan manfaat dari status warisan dunia UNESCO ini. Terutama dampak ekonomi, sehingga masyarakat setempat dapat naik taraf kesejahteraannya,” kata Irwan.
Sementara dari Pemkot Sawahlunto, selain melakukan tindak lanjut juga menjaga komitmen untuk mengisi, memelihara dan melestarikan apa – apa yang terlindungi dalam warisan tambang batubara Ombilin Sawahlunto tersebut.
“Komitmen menjaga dan melestarikan ini, kita lindungi secara legal dengan adanya Peraturan Daerah (Perda). Yakni Perda Nomor 9 Tahun 2016,” kata Wakil Walikota Zohirin Sayuti.
Dikatakan, setiap pembangunan di tempat – tempat yang dilindungi Perda Cagar Budaya ini harus dengan pertimbangan dari tenaga ahli dari pihak berkompeten, seperti Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB).
Untuk tindak lanjut di bidang lainnya, terutama di sektor pariwisata, sebut Zohirin sudah berjalan dan akan terus ditingkatkan. Seperti dukungan kebijakan maupun pembangunan infrastruktur terkait penunjang pariwisata heritage world tersebut.
“Dari pihak pemerintah, tentu mendukung penetapan warisan dunia ini dengan kebijakan untuk program maupun pembangunan infrastruktur,” tutup Zohirin. (zek)
