PEMBANGUNAN KIOS– Pekerja tengah mengebut pengerjaan pembangunan kios di kawasan Pantai Muaro Lasak. Sayangnya, pembangunan ini dikeluhkan warga karena letak kios menghalangi akses jalan warga.
MUARO LASAK, METRO – Warga di jalan Muaro Lasak, Kelurahan Flamboyan, Kecamatan Padang Barat, resah dengan pembangunan kios-kios milik Dinas Koperasi dan UKM Padang. Selain dibangun di rolen jalan, kios-kios tersebut menutup semua akses permukiman warga yang ada di belakangnya. Pembangunan kios tersebut juga telah menghambat akses jalan masuk ke dalam rumah warga. Setidaknya, enam Kepala Keluarga (KK) dengan 33 jiwa merasakan efek dari pembangunan tersebut.
Warga mengancam akan memperkarakan hal itu ke jalur hukum jika tidak segera dibongkar dengan cepat. Seperti penuturan salah seorang warga, Jimmy Usman. Akibat pembangunan enam petak kios milik Dinas Koperasi dan UMKM Padang itu, lima unit rumah milik orang tuanya bernama Hj Nur Aisyah serta rumah warga lainnya menjadi tertutup dari akses jalan.
Saat ini, kata Jimmy, pembangunan sudah berangsung sekitar 50 persen. Dan pihaknya sudah mencoba mengingatkan sejak pembangunan masih 5 persen. “Kita menyayangkan sekali sikap dari Dinas yang melanggar sendiri aturan yang mereka buat. Mereka bangun kios di rolen jalan. Dan kios-kios itu menutup akses warga,” kata Jimmy saat mendatangi redaksi Posmetro Padang di Jalan KIS Mangunsarkoro, Senin (2311).
Dikatakan Jimmy, pada 13 November lalu, dia sudah menyurati DPRD Padang, TRTB Padang, Polsek Padang Barat, Camat Padang Barat serta Lurah Flamboyan. Namun, hasilnya nihil. Sehingga, pada 18 November, dia membuat surat lagi pada Wali Kota, DPRD, Dinas TRTB, Koramil, Camat dan Lurah Flamboyan.
Dalam surat tersebut, kata Jimmy, dia mengatakan keberatan atas pembangunan kios tersebut karena pembangunanya tidak pernah meminta izin kepada warga. Bangunan juga dibangun di rolen jalan dan menutup akses ke rumah masyarakat. Sebanyak 33 jiwa yang tinggal di lokasi itu sama sekali tidak bisa jalan. Begitu juga dengan jalur drainase dan pembuangan limbah air jalan.
Dia mencontohkan, seandainya terjadi kebakaran, tempat tersebut tidak bisa diakses sama sekali.
”Pemko Padang kok tidak tahu aturan. Mereka mengangkangi sendiri aturan yang mereka buat. Masyarakat dilarang membangun di rolen jalan. Tapi mereka malah melakukannya,” kata Jimmy.
Dia berharap, bangunan itu segera dibongkar karena telah membuat masyarakat resah. Jika tidak juga direalisasikan, Jimmy mengancam, bersama warga lainnya, dirinya akan membawa masalah itu ke jalur hukum. ”Kami minta bangunan itu segera dibongkar,” ujarnya.
Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan (TRTB) Kota Padang, Afrizal BR mengakui bangunan itu dibangun oleh Dinas Koperasi dan UMKN Kota Padang. Kegunaanya adalah untuk menampung pedagang sama dengan fungsi LPC (Lapau Panjang Cimpago) yang juga dibangun di kawasan Purus.
Tanah pembangunan kios itu, menurut Afrizal merupakan tanah negara. Dulunya masyarakat yang mendirikan bangunan di sana sudah diberi ganti rugi bangunan dan tamananya oleh pemerintah. Sekarang, terang dia dibangun menjadi kios. Pihaknya, sebut Afrizal sudah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKN agar menyediakan akses keluar masuk bagi warga yang ada di belakang kios.
”Kita minta Dinas Koperasi dan UMKM Padang memberi akses jalan agar bisa dilewati mobil. Mereka sudah bersedia,” kata Afrizal.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Yunisman saat dihubungi, Senin (23/11) mengatakan, pembangunan tersebut dilakukan karena ada permintaan dari camat setempat. Dia menyebut, untuk konfirmasi lebih lanjut, silahkan tanyakan saja ke camat. ”Tanya saja camat ya, kita hanya dapat permintaan untuk menempatkan kios di kawasan itu,” tuturnya singkat.
Salah Secara Normatif
Anggota DPRD Padang, Dedek Nuzul Putra menyayangkan langkah yang diambil oleh Pemko Padang yang membangun kios-kios di atas fasilitas umum di kawasan Flamboyan Padang Barat. Karena ini akan memancing warga untuk melakukan hal yang serupa, padahal selama ini Pemko selalu getol untuk mengimbau dan menertibkan para PKL yang berjualan di fasilitas umum tersebut.
Tindakan yang dilakukan pemko di bawah Dinas Koperasi dan UKMM Kota Padang ini jelas salah secara normatif. ”Kita sangat mengapresiasi semangat Pemko untuk menciptakan wirausaha yang baru, namun jika lokasi yang disediakan oleh mereka diatas fasum tentu akan menjadi pertanyaan. Mengingat selama ini Pemko tidak memperbolehkan hal tersebut dilakukan oleh masyarakat,” tutur Dedek kepada POSMETRO, Senin (23/11).
Dikatakannya, bahwa hal tersebut juga pernah diungkapkan oleh Wali Kota Padang Mahyeldi Dt Marajo dalam salah satu kegiatan. Dimana, Pemko akan mempersiapkan trotoar di depan PJKA Sawahan untuk dilakukan pembangunan kios-kios untuk para pengusaha yang dicita-citakan oleh Pemko.
”Padahal selama ini tidak diperbolehkan, malah disetiap hari kerja terlihat petugas Satpol pp berjaga-jaga guna melarang para PKL berjualan di sana,” tutup anggota komisi I DPRD Padang ini.
Sementara itu, Ketua Fraksi PAN, Faisal Nasir menilai bahwa sebenarnya tidak ada perlakuan khusus bagi Pemko untuk membangun di kawasan fasum tersebut. Karena dalam membangun sesuatu harus sesuai dengan aturan tata ruang yang ada dan tidak boleh membangun seenaknya saja.
”Seperti di atas lahan hijau atau di atas trotoar memang tidak diperbolehkan membangun sebuah bangunan. Lain halnya dengan fasum yang ada di dalam sebuah komplek perumahan, lahan tersebut bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tutupnya.
Menurutnya, tanah fasum tersebut memang dimiliki oleh pemerintah, namun dalam penggunaannya harus sesuai dengan aturan yang ada. Contoh, dalam membangun kantor lurah atau kantor camat di atas lahan fasum tentu hal tersebut diperbolehkan. Intinya dalam membangun sesuatu harus melalui regulasi yang ada seperti IMB dan amdalnya. ”Jangan nanti sudah ada kerusakan baru ditinjau kembali ijinnya,” tutup Faisal. (tin/age/o)
