Padangpariaman – PEMERINTAH Provinsi Sumatera Barat apresiasi peluncuran program inovatif pemerintah daerah yang dipelopori oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kabupaten Padangpariaman. Persoalan tersebut disampaikan Gubernur Sumatra Barat H Irwan Prayitno melalui Asisten Administrasi Umum dan Kesra Nasir Ahmad saat menghadiri acara tersebut, kemarin.
“Pertama kami sampaikan salam Bapak Gubenur dan atas nama Pemprov kami ucapkan selamat kepada Bapak Bupati yang berhasil memacu inovasi perangkat daerah,” ujar Nasir Ahmad. “Mungkin DinsosP3A adalah satu-satunya di Sumbar yang melahirkan lima inovasi sekaligus. Luar biasa, daerah lain juga bisa belajar ke sini,” jelasnya.
Sebagai ASN, kata Nasir, dituntut melakukan perubahan dan inovasi dalam percepatan dan transparan pelayanan. Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah telah berhasil melayani masyarakat dengan kemudahan layanan.
“Kita tidak bisa lagi bekerja normatif saja, datang jam tujuh dan pulang jam empat sore. Namun harus ada kinerja dan terobosan yang memudahkan pekerjaan itu sendiri,” kata Ketua ikatan Alumni Pamong Praja Sumatera Barat.
Sementara Bupati Ali Mukhni menjelaskan bahwa kelima inovasi DinsosP3A yaitu Pertama, Pusat Layaman Terpadu Penanganan Kemiskinan yang Cepat, Akurat, Responsif dan Efektif Kab Padang Pariaman atau disingkat Please Care Papa.
Kedua, Jujur Miskin Sadar Sejahtera atau Jujurin Saja, dimana masyarakat yang telah sejahtera diminta dengan kesadaran sendiri untuk mundur sebagai penerima bantuan. “Hari ini ada 60 keluarga penerima manfaat yang menyatakan keluar dari bantuan PKH. Alhamdulillah, artinya masyarakat sadar sudah mampu dan tidak layak menerima bantuan lagi” kata Bupati yang digadang menjadi Gubernur ke depan.
Ketiga, Layanan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak (Lapau Emak). Keempat, Layanan Satu Data Penanganan Kemiskinan yang bekerja sama dengan Dinas Dukcapil untuk memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kelima, website www.dinsosppa.padangpariamankab.go.id. “Saya beri apresiasi jajaran dinsosp3a yang berkomitmen mewujudkan daerah kita sebagai kabupaten terinovatif. Kita juga siap mereplika inovasi ini dengan daerah lain,” kata Bupati dua periode.
Sementara Kepala Ombudsman Sumbar Adel Wahidi mengapresiasi perubahan cepat yang dilakukan setelah penilai kepatuhan publik tahun lalu. Saat itu standar pelayanan publik sesuai Undang-undang nomor 25 tahun 2009 belum terpenuhi.
“Tahun lalu, saya hubungi Pak Bupati bahwa Dinsosp3a yang memiliki nilai rendah. Kini sudah menjadi terbaik dan boleh dicontoh daerah lain,” ujar Adel.
Kepala DSP3A Hendra Aswara melaporkan bahwa program inovatif direalisasikan dengan waktu yang relatif cepat, hanya 60 hari. “Kita mulai dengan pembenahan ruangan kantor yang nyaman sesuai standar pelayanan, ada front office, ruang tunggu, pengaduan, ramah anak, laktasi dan disabilitas. Saya kira untuk Sumbar, hanya kita miliki fasilitas ini semua,” ujar Hendra
Lima inovasi ini lahir sebagai wujud komitmen daerah dalam penanganan kemiskinan secara konfrehensif dan transparan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Padangpariaman Jonpriadi benar-benar terkesan dengan perubahan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A). Mulai dari eksterior dan interior bangunan yang lebih nyaman dan berkelas. . “Saya sering lewat kantor dinsos, saya lihat sudah banyak perubahan. Kantor yang dulunya kurang rapi telah disulap seperti hotel bintang empat. Ini bukti kita benar-benar peduli dengan tupoksi untuk melayani masyarakat,” kata Jonpriadi, kemarin.
Pada kesempatan itu ia juga menyampaikan salam dari Bapak Bupati yang juga juga memonitor perkembangan DSP3A melalui Kepala Dinas maupun media massa serta media sosial. Artinya, Bapak Bupati, kata Jonpriadi, apresiasi komitmen jajaran DSP3A dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat khususnya bagi yang tidak mampu. “Sewaktu dalam perjalanan menuju ke kantor ini, saya ditelpon bapak Bupati, beliau titip salam dan berpesan agar layanan penanganan kemiskinan diprioritaskan,” kata Mantan Kepala Bappeda itu.
Inovasi Pusat Layanan Terpadu Penanganan Kemiskinan yang dipelopori oleh DSP3A, tambah Jonpriadi, sebagai bentuk komitmen daerah dalam mengurangi angka kemiskinan. Pemerintah Daerah Kabupaten Padangpariaman ingin mewujudkan penanganan kemiskinan secara komprehensif di seluruh pemangku kepentingan.
“Ke depan, setiap unit kerja perangkat daerah mempunyai data dan kriteria yang sama tentang kemiskinan. Serta kita berikan akses informasi dan prosedur yang jelas kepada masyarakat miskin dalam menjangkau layanan sosial,” ujar Jonpriadi.
Sementara Kepala DSP3A Hendra Aswara mengucapkan terima kasih atas dukungan yang besar dari pimpinan terutama Bapak Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris daerah terhadap program dan kegiatan bantuan sosial dan kemasyarakatan.
Hendra membenarkan bahwa sesuai Peraturan Bupati Padangpariaman telah dibangun pusat layanan tepadu penanganan kemiskinan yang cepat, akurat, responsif dan efektif atau disingkat Please Care Papa. “Kita ingin layanan satu pintu untuk pengentasan kemiskinan yang terletak pada DinsosP3A. Jadi masyarakat dan perangkat nagari bisa langsung datang ke pusat layanan untuk menyampaikan keluhan,” kata Hendra.
Saat ini, kata Hendra, bahwa DinsosP3A telah memiliki website untuk memberikan informasi kegiatan dan prosedur layanan. Tak lama lagi juga diluncurkan aplikasi layanan satu data penanganan kemiskinan berbasis Nomor Induk Kependudukan bekerja sama dengan Dinas Dukcapil.
“Penanganan kemiskinan harus komprehensif, tidak bisa hanya mengandalkan dinas sosial saja. Semua pemangku kepentingan punya peran untuk menekan angka kemiskinan,” kata Kadis termuda itu mengakhiri.(***)
