PADANG, METRO – Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, kondisi di Sumbar tetap aman, dan tidak ada konflik yang terjadi. Itu berdasarkan pengalaman yang telah dilaluinya selama mengikuti pemilu dan pilkada.
“Saya sudah lalui pemilu dan pilkada dari tahun 1999 hingga sekarang, dari pemilihan anggota DPR hingga gubernur, tidak ada saya dengar konflik yang terjadi di Sumbar. Kondisi sebelum maupun sesudah pemilu dan pilkada itu tetap aman,” kata Irwan, usai membuka Rapat Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Periode Pelaporan Target B04 Tahun 2019, di Padang, Kamis (27/6).
RAD dihadiri oleh Sekretaris Dirjen Politik Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (PUM), Didi Sudiana, SE, MM , Asdep Penanganan Konflik Kemenko PMK, Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas, Kepala Kesbangpol Provinsi Sumbar, Naswir, SH, M.Hum beserta jajarannya, Forkopimda, serta para tim terpadu tingkat provinsi wilayah Sumatera dan Jawa.
Dilanjutkannya, perkembangan politik di Sumbar dapat dikatakan tidak ada konflik yang berujung anarkis, meskipun ada perselisihan yakni beda pendapat itu masih dalam kewajaran.”Beda pendapat itu hal biasa yang terjadi dalam politik, namun tidak sampai berujung anarkis,” katanya.
Kondisi Sumbar yang aman sampai saat ini, menurut Irwan, semua tidak lepas dari kerja keras dari tim terpadu, elemen terkait, Forkopimda, Polisi dan TNI.
“Alhamdulillah, sampai saat ini masih aman dan terkendali, walaupun kita sudah melewati berbagai kegiatan politik seperti Pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum, ditambah lagi kegiatan Lebaran Idul Fitri yang barusan kita lewati,” kata Irwan.
Selain itu, Irwan meminta stakeholder terkait terus melakukan pemantauan dan pengawasan di daerah untuk meminalisir konflik yang berujung anarkis.
“Untuk itu saya sangat apresiasi dengan adanya rapat evaluasi rencana aksi daerah yang dilaksanakan Kemendagri. Apalagi, kegiatan dilakukan sekali empat bulan, dan kita di provinsi akan lakukan sekali sebulan,” ulasnya.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Politik dan PUM, Didi Sudiana mengatakan, bahwa konflik sering dipicu oleh permasalahan sosial yang terjadi, tidak terkecuali dari berbagai perbedaan yang ada di negara, seperti etnis, suku, agama dan ras. Maka, untuk itu agar konflik tidak terjadi di daerah perlunya dilakukan pendekatan kepada masyarakat, seperti bermusyawarah.
“Sumbar yang sangat kuat adat isitiadatnya, pasti memiliki cara untuk meredam konflik yang terjadi dengan jalan musyawarah. Sehingga, tidak meluas dan berujung anarkis. Dan, jarang kita dengan konflik yang terjadi di Sumbar, “ katanya.
Untuk itu, kata Didi sebagai anak bangsa udah sepatutnya menjaga stabilitas keamanan yang ada di daerah, dengan selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
“Oleh karena itu, Kesbangpol Sumbar harus bekerjasama dengan seluruh stakeholder terkait untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat di daerah, terutama menghindari terjadi konflik yang dipicu dari berbagai persoalan,” pungkasnya. (fan)
