AGAM, METRO – Komisi I DPRD Agam melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Barat, Selasa (26/6). Kunjungan itu untuk mencari referensi terkait optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) dalam upaya meningkatkan perekonomian di nagari.
Rombongan DPRD Agam dipimpin oleh Ketua Komisi I Feri Adrianto, didampingi Wakil Ketua Komisi I Antonis serta anggota Komisi I lainnya. Rombongan disambut Kepala DPMD Sumbar Syafrizal didampingi Kabid Pemerintah dan Nagari Azwar, Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat Desrianto Boy, serta beberapa Kasi.
Pada kesempatan itu, Ketua Komisi I DPRD Agam Feri Adrianto menjelaskan maksud dan tujuan dari kunjungannya itu adalah dalam rangka mencari referensi terkait dengan optimalisasi pengelolaan Bumnag dalam upaya meningkatkan perekonomian di nagari serta tertib pengelolaan nagari sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Menanggapi hal itu, Kepala DPMD Sumbar, Syafrizal mengatakan BUMNag diharapkan bisa sebagai sumber pembiayaan pemerintahan nagari. Disamping Bumnag sebagai sumber pendapatan bagi nagari, juga dapat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, dimana hasil pertanian dan perkebunan masyarakat dapat dijual di Bumnag.
“Bumnag juga dapat mengurangi pengangguran di nagari, karena untuk mengurus Bumnag dibutuhkan beberapa orang untuk mengelolanya. Namun, untuk saat ini kelemahan Bumnag yakni masalah permodalan dan SDM yang berjiwa interprenuer (berjiwa dagang) serta pembinaan yang setengah hati baik dari penerintah nagari maupun dari pemerintah kabupaten,” ungkap Syafrizal.
Syafrizal menambahkan untuk mengatasi ini semua, terutama masalah modal agar ada pihak yang menyertakan modal, seperti dari perantau yang ingin brtinvestasi, sedangkan untuk SDM pemerintah Provinsi selalu melakukan Bimtek peningkatan kapasitas pengelola Bumnag agar lebih berjiwa dagang (interprenuer), dan juga membina masalah neraca suatu perusahaan yang narasumbernya dari pelaku Bumdes yang maju dari luar daerah.
Ia juga berharap kepada pemangku kepentingan termasuk kepada DPRD Provinsi dan Kabupaten serta yang berhubungan dengan Pemerintahan Nagari agar mengawal anggaran khususnya untuk pemberdayaan, juga untuk membentuk Regulasi tentang BUMNAG, bagaimana AD/ART, struktur organisasi, pengurus dan pengelolaannya.
“Saya mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Agam yang sangat bagus dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, dimana APBNagari selalu tepat waktu setiap tahun, inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari cukup baik, seperti Pemilihan Wali Nagari dengan aplikasi E-Voting, DPMD Kabupaten Agam juga sering berkonsultasi ke Provinsi Sumatera Barat,” ungkap Syafrizal. (pry)
DPRD Agam Kunker Pengelolaan Bumnag
