PADANG, METRO – Praktik jual beli bangku pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak dimungkiri menjadi tradisi tahunan pada saat tahun ajaran baru dimulai. Praktik ilegal terselubung antara oknum penyelenggara pendidikan dan orang tua murid ini bak simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan.
Kondisi ini mendapat perhatian khusus dari Pengamat Pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP), Prof Sufyarma Marsidin. Dia meminta pihak sekolah untuk objektif dalam melakukan penerimaan peserta didik baru. Diharapkan, pihak sekolah lebih tegas dan menolak siswa titipan dari kalangan berduit yang membuat PPDB semakin goncang.
“Itu yang tidak boleh, jual beli kursi atau siswa titipan. Harus sesuai lah dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya siswa titipan ini lah terjadinya kegoncangan dalam pelaksanaan PPDB,” kata Sufyarma kepada POSMETRO, Selasa (25/6).
Guru Besar Manajemen Pendidikan UNP ini tak menampik, bahwa selama ini praktik titip menitip saat PPDB sudah kerap terjadi. Sehingga terkadang pihak sekolah memaksakan satu rombongan belajar (rombel) lebih banyak dari kuota. Dia berharap, kepala sekolah menahan diri dan konsisten dalam menjalankan PPDB.
“Jangan kepala sekolah pula yang memulai menerima titipan. Kalau kepala sekolah yang menerima titipan, nah ini yang membuat kekacauan. Akibatnya rombongan belajar membengkak,” kata Sufyarma.
Menurut Sufyarma, pelaksanaan PPDB yang dilakukan secara offline, disinyalir akan banyak siswa titipan yang akan masuk terutama ke sekolah-sekolah favorit. Maka itu, dia juga meminta masyarakat mewaspadai keberadaan siswa titipan. Sebab, dalam pelaksanaan PPDB tiap tahun, siswa titip memang sudah jamak.
“Masyarakat juga kita minta untuk ikut mengawasi. Jika memang ada kecurangan atau siswa titipan, segera laporkan ke pihak terkait. Kepala sekolah, hingga Dinas Pendidikan harus bersikap tegas dengan menolak siswa titipan dari pihak manapun,” pinta Sufyarma.
Di sisi lain, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Agam ini menilai, sistem PPDB 2019 terbilang cukup baik dalam upaya pemerataan pendidikan, namun terdapat beberapa kelemahan yang harus dievaluasi. Zonasi ini, menurut dia pula, harus diatur lebih rinci, sehingga pihak sekolah tidak sulit menentukan siswa yang diterima.
“Bagusnya sistem zonasi ini sebagai pemerataan dan kualitas pendidikan bagi setiap peserta didik dan guru. Namun tampaknya sosialisasi yang perlu ditingkatkan oleh Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, serta komite sekolah terhadap masyarakat,” kata Sufyarma.
Terkait kecurangan PPDB, Plt Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi mengingatkan, Dinas Pendidikan Sumbar agar transparan mengumumkan kuota penerimaan siswa baru tingkat SMA 2019. Jika tidak tersedia informasi tentang kuota penerimaan dan rombongan belajar, bisa saja jumlahnya diotak-atik untuk kelulusan siswa tertentu.
Menurut Adel, kuota harus dibuka dan diumumkan sehingga jelas berapa jumlah siswa dan rombongan belajar yang diterima. Kemudian, dia juga mengingatkan sekolah wajib memprioritaskan penerimaan siswa berdasarkan sistem zonasi.
“Jangan sampai ada siswa yang rumahnya dekat dengan salah satu sekolah, tapi malah diterima di sekolah yang jauh,” kata Adel.
Ombudsman menekankan untuk memastikan, sekolah bisa mengecek domisili siswa berdasarkan KK dan minimal sudah bermukim di alamat tersebut minimal selama satu tahun. Selain itu untuk penerimaan jalur kurang mampu harus dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar minimal 20 persen kuota untuk setiap SMA dan SMK.
“Kemudian harus ada kanal aduan untuk melapor bagi siswa yang mengalami kendala,” kata Adel lagi.
Ombudsman juga mengingatkan larangan pungutan atau sumbangan baik yang terkait dengan penerimaan siswa baru langsung atau yang dikaitkan dengan baju seragam dan buku. Pungutan ini dilarang sama sekali sesuai dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan peraturan terbaru tentang PPDB berupa Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 2019.
Berdasarkan Permendikbud Nomor 51 ini, PPDB dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni zonasi (kuota 90 persen), prestasi (kuota maksimal 5 persen), dan perpindahan orang tua peserta didik (kuota maksimal 5 persen).
Dengan sistem zonasi ini, PPDB diharapkan berjalan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Melalui sistem zonasi, pemerintah berniat untuk memeratakan kualitas pendidikan. Artinya, tidak boleh ada lagi label dan dikotomi sekolah favorit dan non favorit. (mil)
