JAKARTA, METRO – Juru bicara Persaudaraan Alumni alias PA 212 Habib Novel Bamukmin memastikan Aksi Super Damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada 26 hingga 28 Juni 2019 akan tetap digelar.
“Untuk PA 212 kami akan fokus dan ambil bagian pada 26 Juni nanti,” kata Novel ketika dihubungi wartawan, Senin (24/6).
Namun, Novel menyebut massa yang hadir tak akan sampai 22 juta seperti perkiraan yang tertera dalam undangan aksi yang sudah menyebar. Pasalnya, menurut dia, aparat kepolisian sudah menghalau massa yang berasal dari daerah.
“Sekitar ratusan ribu hingga sejutaan saja. Karena polisi rencananya yang saya dengar melakukan razia untuk menghalang massa dari luar kota berdatangan,” sambung Novel.
Novel juga memastikan, aksi ini tidak di bawah komando Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga. Menurut dia, massa hadir karena terpanggil ingin menegakkan keadilan.
“Saya juga tim advokasi BPN, namun saya tidak membawa-bawa nama BPN karena ini aksi bela agama untuk tegakan keadilan dan lawan kecurangan,” tegas salah satu anggota Front Pembela Islam (FPI) ini.
Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia memastikan tidak boleh ada aksi unjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, izin aksi tidak diberikan walau di luar dari jadwal sidang putusan sengketa Pilpres 2019 pada Kamis (27/6).
“Tidak diperbolehkan (aksi di depan Gedung MK). Aksi massa akan kami sekat jauh dari Kantor MK,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan di Gedung MK, Senin (25/6).
Harry juga mendengar hari ini akan ada aksi massa dari sejumlah kelompok. Harry menegaskan bahwa pihaknya tidak memberikan izin kepada mereka untuk berunjuk rasa.
Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy di kawasan Monas, Jakarta Pusat, mengatakan, Polda Metro Jaya menyiakapkan pengamanan untuk sidang putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebanyak 47 ribu petugas itu terdiri dari unsur TNI/Porli dan disiagakan saat sidang yang digelar.
Dia juga merinci, dari 47 ribu itu nantinya disebar di beberapa titik. 12 ribu personel gabungan TNI-Polri disiagakan untuk berjaga di sekitar gedung MK. Sisanya akan disebar di kantor KPU, Bawaslu, hingga DPR.
Akses Medsos tak Dibatasi
Pemerintah memastikan tidak ada pembatasan akses media sosial saat hari pembacaan putusan sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 27 Juni. Alasannya, arus medsos pascakasus 21-22 Mei dinilai sudah stabil.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, jumlah konten hoaks saat ini tidak terlalu mengkhawatirkan.
Termasuk saat jalannya sidang di MK pekan lalu. Kementerian Kominfo mencatat, angkanya terbilang stabil.
Berdasar data yang dimilikinya, sejak 1 Juni, yang terpantau di empat platform paling populer, yakni Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube, jumlah hoaks menurun. Bahkan, pada tiga hari terakhir, hanya ada puluhan.
Itu berbeda dengan situasi pada 21-22 Mei. Saat itu konten hoaks di empat platform tersebut mencapai ratusan. “Kalau hoaks yang lain tiap hari juga ada,” ujarnya di kompleks istana kepresidenan Jakarta kemarin (24/6).
Dengan kondisi seperti itu, Menkominfo menilai pembatasan akses tidak diperlukan. Sebab, data yang menjadi basis pengambilan kebijakan tidak mendukung kebijakan tersebut.
“Kalau ini begini (stabil), apa yang dibatasi? Enggak usah lah.
Menteri kelahiran Bogor itu enggan berandai-andai mengenai kemungkinan terjadi lonjakan saat hari pembacaan putusan MK. Sebab, faktanya, kondisi lini masa medsos cukup baik. Dia pun menolak memprediksi situasi lusa.
Kendati demikian, Rudiantara tidak membantah adanya tindakan khusus jika suasana di luar kendali.
Sebagai upaya antisipasi, pejabat negara harus menyiapkan beberapa rencana tambahan dalam setiap kebijakan. Namun, dia enggan membeberkannya.
Rudiantara tetap berharap semua pihak bersama-sama menjaga suasana kondusif. Yakni, dengan tidak menyebar informasi yang memicu kerusuhan.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak masyarakat tertib dalam menghadapi putusan MK.
“Hormati proses hukum. Yang paling penting lagi adalah beri kesempatan masyarakat untuk hidup tenang,” tandasnya. (jpnn)





