PADANG, METRO – Anggota Komisi III DPRD Padang, Wismar Pandjaitan mengatakan, adanya rencana penghidupan kembali (reaktivasi) jalur kareta api (KA) Padang-Pulau Aia oleh Balai Perkeretaapian, sehingga dalam hal ini Pemko Padang sebagai fasilitator akan membantu inventarisasi lahan.
“Langkah ini sangat kita dukung demi majunya transportasi di Sumbar. Namun begitu, Pemko Padang juga harus memikirkan nasib mereka sebelum dibongkar, supaya keterlantaran warga tak terjadi nantinya dan hidupnya tidak terkatung-katung di kemudian hari. Pemko harus carikan solusi bagi mereka yang akan digusur dari tempat sekarang,” ujar Wismar Pandjaitan kader PDI-P pada, Senin (24/6).
Menurutnya, selaku fasilitator Pemko Padang tentu harus lakukan pendekatan dengan warga setempat dan duduk bersama terkait wacana yang akan dilakukan KAI. Ini demi menghindari keributan dan menciptakan kondisi yang aman dan nyaman.
“ Musyawarah dan Mufakat harus dilakukan oleh Pemko Padang, jangan main sikat dan bongkar langsung saja,” ucap Wismar.
Selain itu, kepada warga diminta membongkar bangunan tersebut secara bertahap jika memang KAI akan mengoperasikan jalur kereta api. Jangan sampai warga tak mengindahkan apa yang telah menjadi hak milik KAI. Ini keliru nantinya.
“Kesadaran warga harus ada sendiri, jangan sampai dibongkar paksa oleh pihak terkait,” papar Wismar.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Padang, Mailinda Rose menginginkan inventarisasi lahan yang akan dilakukan nanti berjalan dengan sebaik-baiknya serta berharap oartisipasi masyarakat ada dan tanpa paksaan. Ini demi perkembangan transportasi di Sumbar khusus kereta api.
Selanjutnya, kepada pemko padang diminta mengawasi dilapangan apabila pembongkaran akan dimulai. Jangan Wali Kota membiarkan saja timnya bekerja, namun sekali-kali tinjau juga ke lapangan. Ini membuktikan apa benar bawahannya bekerja serta mengetahui bagaimana situasi dan kondisi di lapangan.
“Kepala Daerah harus awasi dan jangan terima bersih saja,” sebut Melinda kader NasDem ini. (ade)
Reaktivasi Jalur KA Padang-Pulau Aia, Pemko jadi Fasilitatori Inventarisir Lahan
