Balai Kota Padang di kawasan Bypass Aiapacah, Kototangah.
SAWAHAN, METRO–Target pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang tahun anggaran 2016 mendatang sebesar Rp2,1 triliun. Tentunya angka itu lebih tinggi daei target yang dicanangkan dua tahun belakangan ini.
Anggota DPRD Padang Osman Ayub mengatakan, bahwa kenaikan tersebit sudah cukup bagus. Akan tetapi, ada satu hal yang sangat ia sayangkan. Ketika dari target itu telah diglobalkan, jangan ada penurunan pendapatan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko.
”SKPD harus memiliki rencana dan formulasi bagus, sehingga tidak ada penurunan dari penyerapan pendapatan per-SKPD,” katanya, Jumat (13/11).
Dicontohkan, seperti pendapatan yang bersumber dari pengusaha walet. Terjadi penurunan tidak masuk akal, yakni Rp1 juta.
Sementara dari tahun sebelumnya pendapatan walet ditarget Rp25 juta. Oleh karena itu, Dipenda perlu memiliki formulasi, dengan mendata pengusaha walet, baik pengusaha kecil dan besar.
”Artinya, walau ada perbedaan pengelolaan oleh pengusaha, tapi tetap mencapai target 20 persen. Demikian halnya terkait pengelolaan perpakiran, yang sampai saat ini masih saja ada kebocoran,” ungkapnya.
Untuk tahun mendatang, mesti ada koordinasi dengan setiap SKPD. Misalnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) yang saat ini gencar memasarkan destinasi wisata, yakni Pantai Padang.
Ia menyebutkan, bahwa kawasan itu adalah aset dari salah satu peluang meningkatkan pendapatan. Yang terjadi saat ini adalah karena minimnya pengawasan sehingga tidak terkelola dengan baik.
Ibaratnya, ketika dua meter panjang ruang parkir dikalikan 50 mobil dengan harga parkir Rp3ribu, hasilnya Rp150 ribu. Dari Rp150 ribu itu ada saja potongan dari oknum pengganggu. Dan, sudah barang tentu untuk petugas parkir itu sendiri sudah tidak cukup, dan belum lagi untuk retribusi ke kas daerah.
”Maka terjadi kerugian, dan upah petugas parkir tidak tercukupi. Maka kita tekankan dinas terkait agar pengawasan dan pengelolaan itu secara baik, dan apalagi saat ini pemko telah menyerahkan ke Muspika untuk pengawasan itu terutama memberantas para pemalak,” ucapnya. (o)
