PADANG, METRO – Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar Mulyadi menolak wacana Kongres Luar Biasa (KLB) yang didorong Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD). Organisasi itu dibentuk Max Sopacua, Ahmad Mubarok bersama kader senior Demokrat lainnya.
“Usulan Max Sopacua dan kawan-kawan itu saya nilai merupakan usulan pribadi yang tidak punya kekuatan apa-apa. Jadi tidak perlu didengar dan diikuti. Hal itu lebih kepada pelampiasan pertentangan secara pribadi antara Max dengan tiga kader Partai Demokrat. Itulah yang sekarang dibawa-bawa ke partai,” kata anggota Fraksi DPR RI ini, kemarin.
Mereka yang disebut berseberangan secara pribadi dengan Max yang merupakan mantan penyiar berita olahraga TVRI era 90-an itu adalah Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean, dan Andi Arief yang kerap berkicau kontroversial di media sosial.
Menurut Mulyadi, Max secara terang-terangan telah menyatakan tidak suka dengan pernyataan-pernyataan Andi Arif, Ferdinand dan Rachland. Namun yang lucu dan aneh adalah, tiba-tiba masalah itu mengerucut menjadi KLB Partai Demokrat. Hal itu memicu kemarahan DPD (pengurus tingkat Provinsi) dan DPC (pengurus tingkat Kabupaten/Kota).
“Saya menyebut pribadi karena dulu Max tidak seperti itu. Waktu Pak SBY masih Presiden, ada kader Demokrat namanya Ruhut Sitompul yang mirip-miriplah dengan ketiga orang itu. Max diam saja saat itu, tidak seperti sekarang. Jadi, hal ini rasanya tidak perlu dibesar-besarkan,” kata pria yang terpilih untuk ketiga kalinya sebagai anggota DPR RI dari Sumbar 2 ini.
Mulyadi memiliki penilaian sendiri tentang para penggagas KLB Demokrat ini. Menurutnya, Max, Mubarok dan Ahmad Yahya kelihatannya fanatik terhadap Capres 02 Prabowo.
“Karena itu begitu Andi Arief, Ferdinand dan Rachland mengkritik Prabowo dan pendukung Prabowo, mereka marah. saking marahnya di luar kontrol mengusulkan KLB,” katanya.
Menurutnya, masalah ini masih dalam masa adanya residu Pilpres 2019, dimana fanatisme pribadi dibawa ke partai. “Kalau Max dan kawan-kaan mengusulkan Rapimnas (rapat pimpinan nasional) masih masuk akal. Tapi itupun harus melalui DPP atau DPD-DPD beserta DPC-DPC sebagai pemegang hak konstitusional,” kata pria yang disebut-sebut akan maju Pilgub Sumbar 2020 ini.
Sebelumnya sejumlah politisi senior Partai Demokrat yang tergabung dalam GMPPD mengusulkan agar segera digelar KLB. Menurut mereka, KLB demi untuk mengembalikan kejayaan Partai Demokrat di 2014 dan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
“Kami mendorong digelarnya KLB dan mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum,” kata salah satu anggota Presidium GMPD, Max Sopacua di Jakarta, Kamis (13/6).
AHY, menurut Max, merupakan wajah baru Partai Demokrat dan berhasil mengemban tugas sebagai Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat pada pemilu 2019.
Selain itu AHY berpengalaman menggantikan tugas ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke daerahdaerah karena SBY ketika itu mengurus ibu Ani Yudhoyono di rumah sakit di Singapura.
Menurut Max, usulan KLB mencuat berangkat dari kerisauan sejumlah kader akan kondisi dan situasi di internal Partai Demokrat yang membuat resah. Soliditas kader pun terganggu. (r)
Demokrat Sumbar Tolak Wacana KLB, Mulyadi: Usulan Pribadi, tak Punya Kekuatan
