PASAMAN, METRO – Anggota DPRD Kabupaten Pasaman terus meningkatkan wawasan kedewanan meski masa jabatan mereka akan segera berakhir pada Agustus 2019 mendatang. Kali ini, sejumlah anggota dewan Kabupaten Pasaman mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD selama empat hari, terhitung 26-30 Mei 2019 di Hotel Dyan Graha Pekanbaru, Riau. “Bimtek Anggota DPRD Pasaman ini mengusung tema optimalisasi tugas dan tanggung jawab alat kelengkapan DPRD,” kata Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Pasaman, Delsi Syafei.
Kegiatan Bimtek ke 4 selama 2019 ini dilaksanakan bekerjasama dengan Universitas Riau (Unri) Pekan Baru. Bimtek digelar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011. Bertujuan untuk mengenalkan tugas dan fungsi Anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah juga sebagai keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat.
Hadir pada saat pembukaan, yakni Ketua DPRD Yasri, Sekretaris DPRD, Mukhrizal. Sementara untuk nara sumber berasal dari Ditjen OTODA Kemendagri, Ditjen Bina Keuda Kemendagri dan BPSDM Kemendagri. “Materi dalam Bimtek itu ada sembilan item. Diantaranya, demokrasi dan kebangsaan Indonesia, sistim pemerintahan nasional dan daerah, kewenangan, tugas dan fungsi DPRD, Kepemimpinan dan Etika Pemerintah dan penyusunan peraturan daerah,” katanya.
Ketua DPRD Kabupaten Pasaman, Yasri mengatakan, bahwa Bimtek itu sama dengan bensin atau solar kalau untuk mobil. Bimtek, kata dia, harus bisa dijadikan sebagai penguat pikiran dan pemahaman para anggota dewan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
“Bimtek ini tentunya untuk peningkatan kinerja seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang ada di DPRD Kabupaten Pasaman,” katanya.
Menurut Yasri, setiap Bimtek pasti menjadi pengetahuan baru yang menjadi kebutuhan para anggota dewan. Banyak hal yang kemudian bisa dipahami seperti kebijakan-kebijakan terbaru diiringi pemahaman dan anggaran terkait dengan kebijakan tersebut.
“Oleh karena ini menghantarkan pengetahuan baru demi peningkatan kinerja para anggota dewan, seluruh anggota dewan harus serius dalam menjalani bimtek,” jelasnya.
Ia menekankan, yang paling utama dalam pemahaman lewat Bimtek ini adalah bagaimana penganggaran Pemerintah Daerah dilaksanakan dan diawasi dengan baik. Namun, terkadang kondisi di lapangan tidak seperti yang diharapkan. Di saat pemahaman anggota legislatif sudah didapatkan mengenai pelaksanaan anggaran, ternyata bertabrakan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh eksekutif.
“Padahal kebijakan ataupun penganggaran itu jelas dibicarakan dengan Kemendagri dan Kemenkeu di saat Bimtek. Ini yang sering memicu terjadi pergolakan di lapangan, DPRD yang berada di Banggar dan eksekutif yang diwakili TAPD (red-Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” kata Yasri. (cr6)
