Mesin krematorium HBT di kawasan Pondok, Padang.
PONDOK, METRO–Hingga kini Pemko Padang belum mempunyai sikap tentang kisruh pengoperasian krematorium di rumah duka HBT di kawasan Pondok. Bahkan sejumlah pejabat pemko terkesan saling lempar bola saat dimintai sikap Pemko untuk menjelaskan adanya dugaan pelanggaran PP No.9 tahun 1987 dalam pemberian izin krematorium tersebut.
Hingga kemarin, Walikota Padang, Mahyeldi belum mau memberikan komentar, meski koran ini sudah mencoba untuk menghubungi guna dimintai komentar. Sementara, Wakil Walikota Padang, Emzalmi saat dihubungi koran ini pagi kemarin mengaku sudah berada di luar daerah dan tidak begitu paham dengan persoalan tersebut. “Mungkin tanya ke TRTB. Karena menyangkut izin bangunan,” kata Emzalmi singkat.
Begitu juga dengan Sekdako Padang, Nasir Ahmad. Saat dimintai komentarnya kemarin, dia pun juga enggan berkomentar. “Mungkin BPMPTSP (badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu),” ujar Acil.
Sementara, Kepala Dinas TRTB, Afrizal BR mengatakan, krematorium itu merupakan bagian dari rutinitas atau kegiatan di Rumah Duka HBT. Terkait izin bangunan Rumah Duka, sudah dikeluarkan sejak lama. Hingga saat ini, Perda Krematorium belum ada di Kota Padang. Apakah krematorium masuk dalam kategori Pekuburan atau bangunan.
Menurut Afrizal, sebelum dirinya menjabat sebagai kepala Dinas TRTB izin krematorium itu sudah ada. Secara aturan, izin bangunan rumah duka telah memenuhi syarat. Namun, dia enggan menjawab apakah krematorium itu masuk dalam kategori izin bangunan atau izin pemakaman. Bahkan, saat ditanyakan apakah pemberian izin krematorium itu melanggar PP No.9 tahun 1987, Afrizal juga seolah enggan menjawabnya.
Dilanjutkan Afrizal, yang perlu dilakukan oleh pengurus HBT, menurutnya, adalah melakukan sosialisasi terhadap kehadiran krematorium tersebut. “Mungkin hanya butuh sosialisasi. Makanya kita minta pengurus HBT bisa menjelaskan pada masyarakat banyak tentang proses pemakaian krematorium ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Kota Padang, Edi Hasmi mengatakan, bahwa pihak HBT sebelumnya sudah mengajukan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) sebagai salah satu syarat untuk pengoperasian krematorium. Mereka sudah buat surat pernyataan SPPL nya. “Dalam surat itu mereka sudah berjanji mampu mengelola lingkungannya dengan baik. Sehingga tak mengganggu masyarakat,” kata Edi sembari mengatakan bahwa wewenang soal perizinan bangunanya adalah kewenangan Dinas TRTB.
“Kalau izin mendirikannya berada di TRTB. Kami hanya menerima surat pernyataan SPPL-nya dari mereka,” kata Edi.
Kapolres: Jangan Timbulkan Masalah
Permasalahan tempat pembakaran mayat (Krematorium) yang terlalu berlarut dikawatirkan akan menimbulkan suasana yang tidak kondusif dalam kehidupan masyarakat. Kapolresta Padang berharap permasalahan ini jangan dipolitisir agar tidak menimbulkan perpecahan.
Kapolresta Padang, Kombes Pol Wisnu Andayana, meminta masyarakat agar tetap tenang dan ikut menjaga kondusifitas daerah ini, sehingga menciptakan kerukunan di tengah masyarakat.
“Mari kita jaga daerah yang kita sayangi ini tetap tenang dan kondusif, hindari perpecahan dan kinflik, jika ada masalah antar kelompok masyarakat, selesaikan dengan kepala dingin,” kata Wisnu.
Dia menambahkan, terkait adanya tempat pembakaran mayat (krematorium), itu merupakan suatu keragaman adat dan budaya yang sudah berlangsung sejak lama. Mari jadikan keberagaman itu menjadi satu kebersamaan. Sebagai umat beragama telah diajarkan oleh nabi untuk selalu toleransi dalam beragama.
”Orang Islam adalah umat yang tertib dan toleran, menjaga kemanan dan kedamaian bersama adalah salah satu ciri orang yang beriman dan tertib hukum, baik hukum adat maupun hukum yang berlaku,” lanjutnya.
Wisnu mengimbau kepada nasyarakat agar keberadaan krematorium ini tidak terlalu dipolitisir, sehingga menimbulkan keresahan dan dapat mengganggu ketentraman masyarakat sekitar. “Krematorium itu sudah menggunakan oven, atau mesin yang modern, bukan seperti tungku atau pembakaran biasa, jadi tidak mengganggu kenyamanan masyarakat,” pungkasya.
Tekait penolakan terhadap keberadaan krematorium itu, Wisnu menegaskan Itu urusannya pemko Padang karena menyangkut perizinan tempat dan masalah kehidupan sosial kemasyarakatan. ”Kita dari Polri akan tetap berupaya menciptakan kamtibmas, semoga persoalan ini dapat diselesaikan secepatnya, agar kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya. (tin/r)
