KHATIB, METRO – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Padang menyebutkan bahwa belum semua nelayan dan petani di Sumbar telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Dengan kondisi ini, BPJS Ketenagakerjaan menganjurkan agar untuk nelayan dan petani mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sebab profesi yang dijalani tersebut terbilang berisiko dalam bekerja.
Account Representative Khusus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang, Ray Marhandhika mengatakan, untuk profesi nelayan dan petani masuk ke kategori Bukan Penerima Upah (BPU) atau peserta mandiri. Bagi BPU, dia menjelaskan, banyak manfaat yang bakal didapatkan jika terdaftar jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Untuk nelayan dan petani ini, kita di BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan sosialisasi kepada kelompok nelayan dan petaninya. Tapi respon mereka cukup lambat, dan buktinya hanya sebagian kecil nelayan dan petani yang baru terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” kata Ray, Selasa (21/5).
Menurut Ray, wilayah Sumbar memiliki kawasan pertanian yang luas dan banyak masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai atau samudera, petani dan nelayan belum semuanya yang terdaftar sebagai peserta BPJS Keternagakerjaan.
Persoalan yang membuat nelayan dan petani tidak berminat mendaftar itu, sebut Ray, lantaran mereka masih beranggapan cukup satu jaminan sosial saja, seperti BPJS Kesehatan atau adanya Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang preminya ditanggung oleh pemerintah.
“Persoalannya mereka mengingat, kalau bicara BPJS ya sudah ada BPJS. Maksudnya cuma BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan tidak ada. Hal semacam ini telah kita sosialisasikan ke berbagai daerah di Sumbar, hasilnya memang agak sulit mengajak masyarakat yang demikian,” ujar Ray
Padahal kata Ray, di BPJS Ketenagakerjaan ada empat program yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Pertama untuk program Jaminan Hari Tua (JHT), untuk mandiri atau BPU seperti nelayan dan petani, apabila terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan di program JHT, masyarakat itu seperti telah memiliki buku tabungan. Karena di JHT, pembayaran iurannya 2 persen dari gaji peserta.
Sebut saja, penghasilan dari seorang pekerja nelayan Rp1 juta per bulan, maka iuran yang bisa dibayarkan untuk JHT hanya Rp20.000 per bulan. Dengan telah ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di program JHT ini, secara tidak langsung telah memiliki uang simpanan yang suku bunganya di atas suku bunga bank.
“Sebenarnya masih ada tiga program lagi yang bisa diikuti oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain JHT, ada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan program Jaminan Kematian (JKM) serta Jaminan Pensiun (JP). Kepada peserta BPU atau mandiri, alangkah lebih baik bisa terdaftar ke empat program itu, namun setidaknya ada tiga program yang bisa diikuti,” jelas Ray.
Ia menjelaskan, untuk JKK ini, berhubungan dengan aktivitas dari peserta BPJS Ketenagakerjaan, seperti halnya nelayan dan petani ini, yang memiliki risiko bekerja cukup besar. Apabila peserta mengalami kecelakaan kerja, seperti petani yang mengakibatkan kaki cacat, maka mulai dari medis akan ditanggung oleh BPJS Keternagakerjaan.
“Pada kondisi ini, peran BPJS Kesehatan berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan. Perbedaannya itu BPJS Ketenagakerjaan bisa menanggung semua biaya medis dan tidak memilah jenis penyakit yang dialami peserta,” ucap Ray.
Menurut Ray lagi, hal tersebut akan dilakukan BPJS Ketenagakerjaan apabila peserta mengalami kecelakaan di saat bekerja atau sepulang kerja. Jika tidak dalam bekerja, bukan tanggungan BPJS Ketenagakerjaan, tapi bisa menggunakan BPJS Kesehatan.
“Jadi hitungan jaminan itu, mulai keluar dari rumah dan hendak pergi ke tempat kerja, serta balik ke rumah dari tempat kerja. Apabila terjadi kecelakaan akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan,” imbuh Ray.
Namun di sini ungkapnya, klaim biaya medis ada pembagiannya. Mulai dari untuk biaya pengobatan perawatan yang terdiri dari biaya transport menggunakan darat BPJS Ketenagakerjaan akan menanggung biaya Rp1 juta, dan bila transportasi menggunakan jalur laut Rp1,5 juta, dan jalur udara Rp2,5 juta.
Ray menjelaskan, setelah terjadinya kecelakaan yang kemungkinan menyebabkan tidak mampu bekerja lagi atau diminta istirahat oleh dokter, maka dalam hal ini juga bakal ada uang santunan dari BPJS Ketenagakerjaan.
Ia mengatakan, untuk Santunan Sementara Tidak Mampu (STMB) ada tahapannya dengan patokan gaji per bulan peserta. 6 bulan pertama sebesar satu bulan gaji, dan memasuki 6 bulan kedua BPJS Ketenagakerjaan akan membayarkan 75 persen dari gaji. Jika seandainya Rp1 juta, maka BPJS Ketenagakerjaan membayarkan santunan sebanyak Rp750 ribu untuk 6 bulan kedua. (mil)
