UJUNG GURUN, METRO – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbar membuka posko pengaduan tunjangan hari raya (THR). Posko ini dibangun untuk memastikan pekerja penerima upah mendapatkan THR.
Posko pengaduan dibuka 7 hari menjelang lebaran dan 7 hari setelah lebaran. Tujuannya, menampung pekerja yang ‘dizalimi’ oleh perusahaan. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan, Prita Wardhani mengatakan, ada beberapa titik yang menjadi tempat posko pengaduan yakni Payakumbuh, Sijunjung dan Padang termasuk di kantor Dinas Sumbar.
Kata dia, buruh atau penerima upah bisa langsung datang atau melalui sambungan telepon. Bagi pekerja yang tak terima THR sebelum lebaran, Prita menyarankan untuk menghubungi sambungan telepon ke nomor 081267774450 untuk area Sijunjung, Dharmasraya, Kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan dan Sawahlunto. Lalu, ke 082389523456 untuk area Payakumbuh, Tanahdatar, Limapuluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Bukittinggi dan Padangpanjang.
“Sementara area Pesisir Selatan, Mentawai, Kota Padang, Pariaman dan Kota Pariaman bisa menghubungi nomor 08126773641. Sedangkan, area Padang bisa langsung ke provinsi atau ke UPTD Padang,” terang Prita, Kamis (16/5).
Prita melanjutkan, sebelum membuka posko pengaduan, pihaknya melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan dan kelompok serikat pekerja baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Baru-baru ini, sebut dia, pihaknya telah melakukan sosialisasi di Agam dan Pasaman Barat.
“Posko lebaran sudah disosialisikan, kabupaten dan kota juga ikut sosialisasi, kemarin kami ke Agam dan Pasbar sosialisasi,” ujar Prita.
Prita menegaskan, tidak ada alasan perusahaan tidak membayar THR kepada pekerja. Terdapat sebanyak 8.300 perusahaan yang wajib membayarkan THR di Sumbar. Rata-rata perusahaan menengah ke atas. Jika mereka tidak bayar akan ada sanksi. Sanksi mulai dari teguran hingga pembatasan usaha.
“Jika lihat persoalan antara perusahaan dan pekerja atau karyawannya cukup banyak di Sumbar. Semoga perusahaan melunasi kewajibannya dan pekerja mendapatkan haknya,” harap Prita.
Prita menegaskan, perusahaan tidak dibolehkan membayar THR dengan cara dicicil atau dalam bentuk lain selain uang. Jika kedapatan dan ada laporan, pihaknya akan mengaudit perusahaan tersebut.
“Harus diingat, aturan baru 1 bulan kerja sudah dapat THR. Bagi yang nakal kami akan audit dua tahun neraca keuangan mereka jika bermasalah soal pembayaran THR dan perusahaan di denda 5 persen dari gaji,” ulas Prita.
Berkaca pada tahun lalu, sambung Prita, perusahaan yang bermasalah soal THR adalah perusahaan skala kecil dan Outsourcing. Tahun lalu Disnakertrans Sumbar menangani 11 kasus masalah pembayaran THR.
“Kami selesaikan, hanya satu kasus belum tuntas yakni perusahaan sawit di Pessel yang memakai tenaga kerja borongan, 24 orang,” tukasnya.
Seperti diketahui, Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri menuturkan, THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Dia menyarankan, agar pembayaran THR dilakukan dilakukan paling lambat 2 pekan sebelum lebaran sehingga pekerja dapat mempersiapkan mudik dengan baik.
Pemberian THR ini, lanjut Hanif, harus sesuai dengan ketentuan Permenaker No. 6 Tahun 2016 yang menyebutkan besaran THR bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, memperoleh THR 1 bulan upah.
Untuk pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR-nya diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah.
Sementara itu, bagi pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, besaran THR-nya berdasarkan upah 1 bulan yang dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
“Kami akan segera menerbitkan surat edaran THR kepada para kepala daerah dan membuka posko pengaduan THR. Bagi pekerja yang THR-nya tidak dibayarkan bisa mengadu ke posko pengaduan THR yang akan dibuka di dinas-dinas tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta di tingkat yaitu di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan,” tuturnya dilansir detik.com. (mil)
