SIJUNJUNG, METRO – Maraknya aktivitas penambangan emas dan galian C di sekitar sungai hingga kawasan persawahan warga, memberikan dampak yang serius kepada lingkungan. Hampir seluruh sungai di empat kecamatan, tidak bisa lagi dimanfaatkan masyarakat akibat keruhnya air yang sangat parah.
Seperti, Batang Palangki di Kecamatan IV Nagari, beberapa sungai di Kecamatan Kupitan, Batang Sukam di Kecamatan Sijunjung, Batang Kuantan yang melewati Kecamatan Kamang Baru serta Batang Ombilin di Kecamatan Koto VII.
Aktifitas tambang tersebut beroperasi di beberapa nagari yang ada di empat kecamatan yaitu, Kecamatan Kupitan, IV Nagari, Koto VII dan Sijunjung. Tak hanya lingkungan, bahkan fasilitas dan sarana prasarana seperti jalan sudah banyak yang rusak akibat aktifitas tersebut.
Lokasi penambangan tak menentu, dilihat dari lokasi yang dinilai banyak mengandung emas. Walaupun lokasi tersebut di kawasan persawahan warga yang produktif ataupun di perkebunan karet milik warga, tak mustahil akan dijadikan lokasi penambangan.
Maraknya aktifitas ilegal meaning tersebut mengakibatkan ratusan hektare sawah produktif tidak bisa ditanami kembali dan terpaksa menjadi lahan tidur. Namun, aktiftas itupun bukannya dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya untuk menghentikannya.
Sejumlah pihak mulai dari masyarakat yang sadar akan lingkungan, pihak nagari, pemerintah daerah hingga petugas keamanan telah melakukan upaya untuk pemberantasan aktifitas ilegal tersebut. Namun tetap saja silih berganti lokasi dan tempatnya.
Seperti di Nagari Tanjung, Kecamatan Koto VII, yang memiliki luas areal persawahan produktif lebih kurang 75 hektare. Namun dari tahun ke tahun luas sawah masyarakat di nagari tersebut terus berkurang. Sedikitnya, 20 hektare sawah yang rusak selama 2016. Penambangan emas ilegal tidak hanya menyasar lahan kosong, tetapi juga kebun karet dan sawah produktif.
Pada dasarnya, aktifitas tambang ilegal tersebut dikarenakan masyarakat pemilik lahan itu sendiri yang menginginkannya. Apalagi ditengah anjloknya harga karet yang tidak sebanding dengan kebutuhan ekonomi, tambang emas menjadi hal yang menggiurkan.
“Di tahun 2016 kemarin saja, luas lahan sawah produktif masyarakat berkurang sekitar 20 hektare, karena banyak masyarakat yang menjadikan sawah produktif sebagai lokasi tambang emas ilegal. Dulu sawah produktif di Nagari Tanjung mencapai ratusan hektare, namun saat ini tinggal sekitar 75 hektare lagi, data tersebut kita peroleh dari UPTD pertanian Kecamatan Koto VII,” kata Mukhrin, Wali Nagari Tanjung, saat dimintai keterangan pada beberapa waktu lalu.
Untuk mencegah semakin berkurangnya lahan sawah aktif masyarakat akibat tambang emas ilegal, Mukhrin mengatakan, pemerintah nagari telah mencoba berkomunikasi dengan masyarakat petani untuk memberi arahan agar jangan lagi menambang di sawah produktif. Bahkan pihaknya juga telah menyurati hingga ke provinsi.
Hebatnya, aktifitas tambang emas yang saat ini berlangsung ditengah masyarakat pada umunnya mempunyai pemodal utama untuk membuka lahan tambang dan memodali biaya operasional di lapangan.
“Kalau kita yang punya lahan ini hanya dibagi sesuai hitungan persen saja. Kalau untuk memodali alat berat dan biaya operasional mana ada masyarakat saat ini yang mampu. Tentu saja ada pihak yang memiliki modal besar dan banyak uang untuk melakukannya,” tutur Nofri, salah seorang masyarakat di Muaro Sijunjung.
Kepala Dinas Pertanian Sijunjung, Ronaldi mengatakan, bahwa pihaknya juga telah mendapat laporan terkait kondisi tersebut. Katanya tidak hanya Nagari Tanjung, tetapi juga banyak nagari-nagari lainnya yang berpotensi terjadi aktifitas tambang emas ilegal di sawah produktif.
“Kita sangat perihatin dengan kondisi tersebut, karena akibatnya sangat besar nantinya bagi masyarakat itu sendiri jika terus membiarkan sawah miliknya ditambang. Kondisi ini juga sangat berbahaya bagi ketahanan pangan kita di Sijunjung,” ujarnya. (ndo)
