Kantor Balai Kota Padang, di Aiapacah, Kototangah.
M YAMIN, METRO–Meski sempat dipermasalahkan BPK, Pemko Padang kembali menganggarkan dan bantuan sosial (bansos) sekutar Rp6 miliar pada 2016 nanti. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKA) Syahrul, mengatakan dana bansos sudah ditetapkan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) untuk selanjutnya dibahas bersama DPRD.
Dana ini digunakan untuk membantu masyarakat yang memiliki risiko sosial (masyarakat miskin) dan untuk korban bencana, panti asuhan, serta dana sharing untuk sekolah.
Agar tak bermasalah, penyaluran dana bansos dicairkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagi masyarakat yang membutuhkan santunan kematian, perlu permohonan bantuan dan syarat-syarat keterangan miskin. ”Untuk menghindari terbentur aspek hukum, penyaluran dana ini harus mengikuti aturan hukum yang sudah ditetapkan,” ujar Syahrul.
Disamping menganggarkan dana bansos, Pemko Padang juga menganggarkan dana hibah senilai Rp38 miliar. Dana hibah ini diberikan untuk organisasi organisasi sosial yang berizin. Seperti KNPI, PMI, Karang Taruna dan organisasi-organisasi lainnya.
Pengelolaan dana hibah dan bansos, menurut Syahrul, mengacu pada Permendagri 32/2011 yang telah diubah menjadi Permendagri 39/2012. Pemberian dana hibah dan bansos harus berpegang pada asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat yang luas bagi masyarakat, sehingga jauh dari kepentingan pribadi dan kelompok serta kepentingan politik dari unsur pemerintah daerah. (tin)
