Wali Kota Padang dan Pimpinan DPRD Padang saat sidang paripurna di kantor DPRD Padang, Jalan Sawahan.
SAWAHAN, METRO–Jalan Sawahan merupakan salah satu ruas jalan langganan kemacetan di Kota Padang. Biasanya ruas jalan yang berada di depan gedung DPRD ini akan macet bila ada kegiatan kedewanann seperti rapat paripurna dan rapat lain yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko maupun perayaan lainnya di Kota Padang.
Contohnya, ketika rapat paripurna penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2016, Kamis (29/10). Ruas jalan ini menjadi macet karena ratusan kendaran parkir menggunakan badan jalan. Hal ini juga diakibatkan kondisi pelataran parkir gedung DPRD Padang tidak mampu menampung kendaraan.
Pemandangan parkir yang memanjang bisa terlihat mulai dari Simpang Jati hingga menjelang SPBU Sawahan. Selain kendaraan dewan dan tamu dalam rapat paripurna, yang parkir di pinggir jalan tersebut juga milik pertokoan dan perkantoran yang ada di sepanjang jalan Sawahan.
Meski kemacetan dan parkiran panjang ini sudah lama terjadi dan sudah menjadi pemadangan biasa, ternyata belum juga menggerakkan hati pemerintah dan DPRD untuk segera menuntaskan rencana pembangunan kantor baru DPRD di Kompleks Balai Kota Aiepacah, Kecamatan Kototangah.
Diperkirakan, ruas jalan Sawahan menuju Agus Salim ini bakal masih lama menjadi kantong parkir terpanjang di Kota Padang. Apalagi hingga 2016 nanti, Pemko belum juga menganggarkan untuk kelanjutan pembangunan kantor DPRD yang baru itu.
Hal ini diakui oleh Ketua Komisi IV DPRD Zulhardi Z Latif. Menurutnya, pagu anggaran tersebut tidak ada dalam RAPBD tahun 2016. ”Kita telah sepapkat untuk menunda pembangunan gedung DPRD dan mengalihkan untuk pembangunan Pasar Raya. Yang diutamakan adalah kepentingan warga dahulu. Untuk pembangunan gedung tersebut belum ada kepastiannya entah kapan,” ungkap Zuhardi kepada POSMETRO, Jumat (30/10).
Diakuinya kebutuhan akan sebuah gedung yang repsentatif untuk kegiatan kedewanan memang dibutuhkan. Namun, tetap hal tersebut menjadi opsi kedua karena difokuskan dahulu untuk pembangunan lainnya. ”Terpaksa dimanfaatkan gedung yang sudah ada. Memang, ada permasalahan lain yang akan timbul seperti kemacetan di depan gedung ini. Namun, mau bagaimana lagi, terpaksa diterima kondisi seperti ini,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPRD Faisal Nasir mengungkapkan, bahwa pagu dana untuk pembangunan gedung DPRD sudah tercatat di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
”Ada angka Rp30 miliar yang akan digunakan memang untuk pembangunan gedung. Dari total Rp90 miliar yang dibutuhkan. Memang pembangunan ini terkendala karena belum selesainya masalah pembebasan lahan. Sebenarnya tahun 2014 juga sudah dianggarkan, namun karena ada permasalahan dana tersebut dialihkan,” ucapnya.
Dikatakan, bahwa gedung saat ini memang sudah tidak layak lagi digunakan. Selain mengakibatkan kemacetan semua fasilitas yang ada sudah tidak representatif lagi. ”Gedung ini dahulunya hanya untuk menampung 25 anggota dewan, namun saat ini sudah mencapai 45 orang. Tentunya kita sangat mendorong pembangunan gedung baru,” tuturnya. (o)
