PASAMAN, METRO – Meski sudah berjalan empat tahun tetapi perkembangan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Pasaman dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha yang dibangunnya, masih jauh dari harapan. Sehinngga sejumlah 37 BUMNag di Pasaman dililit sejumlah persoalan. Malah tidak sedikit BUMNag di daerah itu tutup karena berbagai persoalan dialami. Mulai dari berhentinya kepengurusan, modal habis, rendahnya SDM serta kurangnya pemahaman perangkat nagari terhadap pengelolaan BUMNag.
Persoalan itu dibenarkan Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat dan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Pasaman, Jufrianto Gultom. Menurut Jufrianto Gultom, Sumber Daya Manusia (SDM) memang menjadi salah satu kendala. Namun ia mengatakan tak ada alasan suatu BUMNag dianggap gagal berkembang jika jajaran pengurus bersama Walinagari mau belajar.
“Kedalanya, SDM pengurus BUMNag ini kurang. Demikian pengkuan para Walinagari kebanyakan,” katanya.
Seharusnya, BUMNag harus banyak melakukan inovasi, jika ingin cepat berkembang pesat. Namun kenyataannya masih banyak usaha BUMNag di Pasaman berjalan ditempat. Malah, beberapa BUMNag sudah ada yang tutup.
“Kami (DPM) mendorong adanya inovasi yang dilakukan BUMNag di desa-desa agar berkembang. Jangan malah tutup, apalagi sampai bangkrut,” kata Jupri.
Ia juga menyalahkan peran pengawasan dari para Walinagari terhadap operasional BUMNag ini masih kurang. Sehingga banyak diantara Walinagari tidak tahu apa yang dikerjakan oleh BUMNag sebenarnya yang notabene dibentuk berdasarkan SK Walinagari.
“Pengawasan Walinagari terhadap pengelolaan BUMNag ini kurang. Padahal dana yang ada pada BUMNag itu bersumber dari Dana Desa yang harus dipertanggungjawabkan secara berkala,” katanya.
Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), harus melaporkan setiap kegiatan dalam bentuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan dan kerugian sejak dini.
“Dalam setiap akhir tahun masa kegiatan harus ada LPJ pengurus BUMNag ke Walinagari. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana yang diterima. Tapi, sejauh ini kita (DPM) tidak ada menerima laporan dalam bentuk apa pun dari nagari,” katanya.
Untuk itu, kata dia, pihaknya akan melakukan pembinaan teknis secara menyeluruh kepada seluruh BUMNag di daerah itu. Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Pasaman akhir tahun anggaran 2018. “Rekom Dewan harus ditindaklanjuti segara. Habis lebaran ini akan kita lakukan evaluasi dan monitoring untuk seluruh BUMNag,” katanya.
Sementara itu disisi lain Kepala Seksi Bantuan Pembangunan dan Perkreditan DPM, Benhard mengatakan, ada beberapa kendala penyebab BUMNag di daerah itu kesulitan untuk berkembang. Salah satunya kata dia yakni rendahnya alokasi anggaran untuk BUMNag. Sementara alokasi dana desa (ADD) di nagari itu lumayan besar.
“Kucuran dana kurang besar dari Walinagari. Alokasi dana berkisar Rp50 juta sampai Rp100 juta, sementara ADD di nagari lumayan besar jumlahnya. Selain itu, gaji tetap bagi pengurus BUMNag ini tidak ada, pengawasan Walinagari juga kurang,” katanya.
Sejumlah BUMNag dari total 37 BUMNag di Pasaman dililit sejumlah persoalan. Mulai dari kepengurusan yang mundur, kabur, ganti pengurus baru, BUMNag ada, tapi pengurusnya masih kosong serta tutup tanpa sebab.
Seperti di Nagari Pintu Padang, Mapattunggul, BUMNag Kandang Kopuah Nan Limo, Nagari Langung, Rao Utara, BUMNag Beringin Jaya, Nagari Tanjung Beringin di Lubuksikaping, BUMNag Peto Syarif (TIB) Nagari Ganggo Hilir dan BUMNag Limo Koto Jaya, Nagari Limokoto di Bonjol serta BUMNag Tuah Sakato, Nagari Sontang Cubadak, BUMNag Kampuang Nan Sembilan, Nagari Sitombol serta sederet BUMNag lainnya. (cr6)
