JAKARTA, METRO— Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan implementasi energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai bagian dari agenda besar kemandirian energi nasional. Untuk mempercepat realisasi program tersebut, pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang dipimpin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Pembentukan satgas tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3). Rapat itu membahas langkah strategis pemerintah dalam mempercepat penggunaan energi bersih di berbagai sektor.
Usai rapat, Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pemerintah tengah fokus pada implementasi energi ramah lingkungan sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional.
“Kami baru selesai melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden yang pembahasannya lebih kepada implementasi energi bersih dan terbarukan,” ujar Bahlil kepada awak media.
Salah satu program utama yang akan dijalankan pemerintah adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dalam skala besar. Program ini ditargetkan mampu menghasilkan kapasitas listrik hingga 100 gigawatt.
Menurut Bahlil, proyek tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis fosil.
“Di dalamnya termasuk kaitannya dengan 100 gigawatt untuk PLTS, kemudian energi baru terbarukan, dan juga percepatan konversi kendaraan bermotor kita yang sekitar 120 juta motor yang masih memakai bensin. Kita akan mencoba secara bertahap melakukan konversi ke motor listrik,” jelasnya.
Program konversi kendaraan bermotor menjadi kendaraan listrik juga menjadi perhatian pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak sekaligus mengurangi emisi karbon.
Saat ini, jumlah sepeda motor berbahan bakar bensin di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 120 juta unit. Pemerintah menargetkan proses konversi menuju kendaraan listrik dilakukan secara bertahap.
Bahlil menambahkan bahwa Presiden Prabowo menargetkan implementasi berbagai program energi terbarukan tersebut dapat terealisasi dalam waktu relatif singkat.
Menurutnya, pemerintah menargetkan program tersebut dapat berjalan dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan, bahkan jika memungkinkan lebih cepat.
“Nah, kaitan dengan hal tersebut, Bapak Presiden sangat berkeinginan untuk implementasinya dilakukan segera. Insyaallah kita akan melakukan dalam kurun waktu yang tidak lama,” ujarnya.
Untuk memastikan program berjalan sesuai target, Presiden Prabowo membentuk satuan tugas khusus yang bertugas mengawal percepatan implementasi energi terbarukan.
“Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa maksimal 3 sampai 4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi. Karena itu Bapak Presiden membentuk tim Satgas untuk melakukan percepatan ini,” kata Bahlil.
Pemerintah berharap percepatan transisi energi ini tidak hanya mendukung ketahanan energi nasional, tetapi juga memperkuat komitmen Indonesia dalam pengembangan energi ramah lingkungan. (*/rom)
