AIA PACAH, METRO— Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, membuka Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang,Aia Pacah, Jumat (27/2).
Wawako menegaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk memastikan program nasional tersebut berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Ia menyebutkan, dari hasil pembahasan ditemukan beberapa catatan penting yang perlu segera mendapat perhatian.
Salah satu poin utama adalah masih adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memiliki sertifikat higienis. Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian serius agar standar keamanan dan kelayakan dapur tetap terjaga.
“Dari evaluasi hari ini ada beberapa catatan. Yang pertama, masih ada SPPG yang belum memiliki sertifikat higienisnya. Tentu ini perlu penegasan. Namun yang menjadi persoalan, kewenangan sepenuhnya berada di Badan Gizi Nasional,” ujar Maigus Nasir.
“Pemerintah Kota Padang mengimbau agar Badan Gizi Nasional memberikan penegasan yang lebih kuat terkait pemenuhan seluruh persyaratan dapur SPPG, sehingga jika terjadi permasalahan di lapangan, tanggung jawabnya jelas dan tidak menimbulkan polemik,” imbuhnya.
Selain persoalan sertifikasi, Maigus Nasir juga menyoroti masih lemahnya keterbukaan informasi dari pihak SPPG kepada pemerintah daerah. Padahal menurutnya, transparansi sangat penting agar pemerintah dapat menyampaikan perkembangan program secara utuh kepada masyarakat.
“Ke depan, keterbukaan ini perlu diperkuat. Pemerintah daerah harus mengetahui secara jelas pelaksanaan di lapangan, supaya apa yang dilakukan SPPG bisa kita komunikasikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Meski terdapat sejumlah catatan, Maigus Nasir menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang tetap mendukung penuh Program MBG sebagai program strategis nasional. Ia berharap pelaksanaannya semakin baik dan tidak tercederai oleh hal-hal teknis yang sebenarnya bisa dicegah.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa manfaat MBG tidak hanya sebatas pemenuhan gizi dan protein bagi anak-anak, tetapi juga harus mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM lokal.
“Kita tidak hanya melihat makanan bergizi ini sekadar memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Harapan kita, program ini juga mampu mendorong perbaikan dan peningkatan ekonomi UMKM lokal melalui keterlibatan dalam rantai pasok,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas MBG Kota Padang sekaligus Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Alfiadi, menjelaskan bahwa hingga saat ini program MBG telah menjangkau 59 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani 460 sekolah di sepuluh kecamatan.
“Kita sudah layani 460 sekolah di sepuluh kecamatan,” tegas Alfiadi.
Hingga Februari 2026, total penerima manfaat MBG di Padang telah mencapai 143.056 orang. Semua itu terdiri dari peserta didik PAUD hingga SMA yang berjumlah 128.348 jiwa. Kemudian ibu hamil dan menyusui sebanyak 11.340 jiwa. Serta pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 3.368 jiwa.
“Realisasi saat ini sudah mencapai 50,91%,” ungkap Alfiadi.
Kota Padang menargetkan, di tahun 2026 ini dapat menambah 41 unit SPPG lagi. Sehingga total SPPG menjadi 96 unit. “Semua itu guna memastikan seluruh anak di Kota Padang terlayani,” ujar Alfiadi.
Di rapat itu, sejumlah kepala OPD juga menyampaikan dukungan terhadap program MBG. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pertanian, Yoice Yuliani. Menurutnya, pihaknya menyiapkan 119 kelompok tani dan KWT untuk menyuplai bahan baku lokal.
“Kita siapkan 119 kelompok tani yang menyuplai bahan baku seperti sayuran dan telur ayam ras ke dapur MBG,” terangnya. (oza)
