PADANG, METRO— Pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada 8 Februari 2026 bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras sejak 31 Desember 2025 serta menargetkan swasembada pangan menyeluruh dalam tiga tahun ke depan mendapat perhatian kalangan akademisi.
Guru Besar Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Prof. Dian Fiantis, menilai capaian tersebut patut diapresiasi, namun harus dipastikan berdiri di atas data yang akurat dan terverifikasi.
Menurutnya, di era teknologi geospasial, kondisi sawah tidak lagi semata bergantung pada laporan administratif atau survei terbatas. Dinamika lahan pertanian kini dapat dipantau dari angkasa menggunakan satelit.
“Swasembada bukan hanya soal angka produksi nasional. Ia berkaitan dengan kesehatan tanah, ketersediaan air, dan pengelolaan ruang yang bijaksana. Jika tanah rusak, swasembada bisa runtuh,” ujar guru besar ini seperti dilansir www.unand.ac.id, Senin (23/2).
Prof. Dian menjelaskan, pemantauan sawah di wilayah tropis seperti Indonesia umumnya memanfaatkan dua jenis satelit, yakni optik dan radar.
Satelit optik seperti Sentinel-2 bekerja menangkap pantulan cahaya dari daun tanaman untuk menghitung indeks kehijauan (NDVI) yang menunjukkan tingkat kesehatan tanaman. Namun, tingginya tutupan awan di Indonesia kerap menjadi kendala.
Karena itu, satelit radar seperti Sentinel-1 menjadi pelengkap penting. Gelombang mikro yang digunakan radar mampu menembus awan dan merekam kondisi permukaan, termasuk mendeteksi genangan air, kerapatan tanaman, hingga indikasi kekeringan.
“Dengan kombinasi data optik dan radar, pemantauan sawah dapat dilakukan sepanjang musim, bahkan saat hujan terus-menerus,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa swasembada pangan tidak hanya ditentukan luas lahan, tetapi juga intensitas tanam. Sawah yang dipanen dua atau tiga kali setahun tentu memberi kontribusi berbeda dibanding satu kali panen.
Mengacu pada artikel ilmiah berjudul High-resolution maps of rice cropping intensity across Southeast Asia yang terbit di jurnal Scientific Data pada 2025, pemetaan intensitas tanam kini dapat dilakukan hingga resolusi setingkat petak sawah.
Melalui integrasi data satelit, peneliti dapat membedakan sawah yang panen satu, dua, atau tiga kali dalam setahun, lalu mengestimasi produksi berdasarkan biomassa tanaman yang terdeteksi. Meski demikian, hasil satelit tetap harus diverifikasi melalui pengukuran panen di lapangan.
“Satelit tidak menghitung bulir padi satu per satu. Produksi aktual tetap memerlukan verifikasi lapangan,” tegasnya.
Pemanfaatan data satelit, lanjutnya, memungkinkan pemerintah mendeteksi dini kekeringan, banjir, hama, atau keterlambatan tanam sebelum kerusakan meluas. Dengan demikian, kebijakan dapat diambil lebih cepat dan berbasis bukti ilmiah.
Namun, ia mengingatkan bahwa teknologi bukan solusi tunggal. Informasi penting seperti kadar nitrogen, fosfor, kemasaman tanah, dan kebutuhan pupuk hanya dapat diperoleh melalui survei dan analisis laboratorium.
Menurut Prof. Dian, data satelit Sentinel kini dapat diakses gratis sehingga tantangan utama bukan lagi biaya, melainkan kesiapan sumber daya manusia di Kementerian Pertanian hingga tingkat daerah.
Ia mendorong sistem pemantauan disajikan dalam bentuk peta siap pakai agar penyuluh dapat langsung mengidentifikasi waktu tanam, kondisi pertumbuhan, hingga indikasi puso. Setiap temuan satelit perlu dihubungkan dengan verifikasi lapangan sebagai umpan balik perbaikan data.
“Integrasi penginderaan jauh, survei tanah, pengamatan lapangan, dan statistik pertanian menjadi kunci. Pendekatan terpadu inilah yang memastikan swasembada beras benar-benar berkelanjutan, bukan sekadar pernyataan,” pungkasnya. (rel)
