JAKARTA, METRO—Komitmen dalam mendukung program strategis nasional kembali mengantarkan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia.
Penghargaan tersebut dianugerahkan langsung oleh Prabowo Subianto sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata dalam mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan rantai pasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri.
Penganugerahan ini didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 13 Februari 2026 di Jakarta. Keputusan tersebut menjadi dasar hukum resmi pemberian Satyalancana Wira Karya kepada Gatot Tri Suryanta atas jasa dan pengabdiannya dalam mendukung implementasi program strategis nasional, khususnya di wilayah Sumatera Barat.
Peran Strategis Kawal Program Makan Bergizi Gratis
Satyalancana Wira Karya diberikan karena dinilai berjasa dalam mengawal implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumbar. Program tersebut merupakan salah satu prioritas nasional yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas gizi masyarakat dan penguatan sumber daya manusia Indonesia.
Di bawah kepemimpinan Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta, Polda Sumbar berperan aktif memastikan kesiapan distribusi program MBG berjalan optimal. Pengawasan distribusi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta jaminan stabilitas keamanan selama pelaksanaan program menjadi fokus utama pengawalan di lapangan.
Kapolda Sumbar juga memastikan sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, instansi terkait, serta pemangku kepentingan lainnya berjalan efektif. Pendekatan tersebut dinilai mampu mempercepat implementasi program sekaligus meminimalisir potensi hambatan, baik dalam aspek distribusi maupun keamanan.
Selain itu, jajaran Polda Sumbar turut melakukan pemetaan wilayah dan pengawasan logistik guna menjamin penyaluran makanan bergizi tepat sasaran. Stabilitas keamanan di titik distribusi serta fasilitas pendukung program juga menjadi perhatian penting agar pelaksanaan berjalan tanpa gangguan.
Penguatan Rantai Pasok SPPG Polri
Tidak hanya mengawal pelaksanaan MBG, Kapolda Sumbar juga dinilai berperan signifikan dalam penguatan rantai pasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri. Penguatan ini bertujuan menjamin efektivitas serta keberlanjutan pemenuhan gizi masyarakat sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.
Melalui koordinasi intensif dengan berbagai pihak, Polda Sumbar membantu memastikan ketersediaan bahan pangan, kelancaran distribusi, serta keamanan jalur logistik. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan kualitas layanan pemenuhan gizi.
Langkah penguatan rantai pasok SPPG juga selaras dengan kebijakan nasional yang menempatkan ketahanan pangan dan pemenuhan gizi sebagai prioritas utama pemerintahan. Dengan sistem distribusi yang terjaga dan aman, program MBG diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Kepemimpinan Kolaboratif dan Presisi
Di bawah kepemimpinan Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta, Polda Sumbar menunjukkan komitmen kuat terhadap transformasi Polri yang Presisi—prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Pendekatan kolaboratif dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pengawalan program MBG dan penguatan SPPG.
Kepemimpinan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dinilai mampu menghadirkan stabilitas sekaligus mendorong efektivitas pelaksanaan program nasional di daerah. Sinergi lintas sektor yang terbangun juga memperkuat kepercayaan publik terhadap peran kepolisian sebagai mitra strategis pembangunan.
Penghargaan Satyalancana Wira Karya yang diterima Kapolda Sumbar menjadi penegasan bahwa institusi kepolisian memiliki peran penting dalam mendukung agenda kesejahteraan masyarakat secara langsung. Tidak hanya menjaga keamanan, Polri juga berkontribusi dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Apresiasi Negara atas Pengabdian Nyata
Penganugerahan tanda kehormatan ini dipandang bukan sekadar simbol penghargaan, melainkan bentuk pengakuan negara atas pengabdian dan kontribusi nyata dalam mendukung program strategis nasional. Keberhasilan pengawalan program MBG dan penguatan SPPG di Sumbar dinilai memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
Penghargaan tersebut juga menjadi inspirasi bagi jajaran kepolisian dan pemangku kepentingan lainnya bahwa kepemimpinan yang visioner, responsif, serta berorientasi pada kepentingan publik akan selalu mendapat pengakuan negara. (*)
